Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Senin (08/02/2021), di Istana Wakil Presiden, Jakarta. (Foto: BPMI Setwapres)
Percepatan penyederhanaan birokrasi menjadi agenda prioritas Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan upaya tersebut. Untuk itu, diperlukan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi yang ada.
“Saya melihat bahwa titik sentral dari catatan-catatan tadi terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas roadmap reformasi birokrasi yang ada,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika memimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (08/02/2021).
Pada kesempatan tersebut, Wapres meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program yang dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di era perubahan serba cepat dan dinamis ini.
“Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan, sesuai dengan tuntutan situasi terkini, baik di dalam negeri maupun juga secara global yang penuh disrupsi,” pesannya.
Lebih lanjut, Wapres mengakui masih terdapat kelemahan birokrasi yang belum dapat teratasi secara maksimal. Namun, ada beberapa capaian positif semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi.
“Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07 persen, penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen,” paparnya.
Sementara, Wapres menambahkan, terkait indeks persepsi korupsi, Indonesia mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan dari Transparency International.
“Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020, meskipun jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meningkat, daerah WBK-nya meningkat tapi indeksnya turun,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wapres menekankan pentingnya solusi untuk menyelesaikan masalah reformasi birokrasi dan meminta agar rekomendasi langkah dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dapat segera diterapkan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
“Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan,” pungkas Wapres.
Sebagai informasi, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional diketuai oleh Eko Prasojo yang beranggotakan Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Harris Turino Kurniawan, J. B. Kristiadi, dan Wila Chandrawila Supriadi. (BPMI SETWAPRES/UN)
