Stafsus Presiden Fadjroel Rachman saat menjadi pembicara webinar “Vaksin COVID, Amankah? Tantangan dalam Implementasinya”, Sabtu (16/01/2021) (Foto: Tim Stafsus Presiden Fadjroel Rachman)
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman mengajak semua elemen masyarakat untuk memerangi misinformasi dan disinformasi terkait vaksin.
Hal ini disampaikan dalam webinar “Vaksin COVID, Amankah? Tantangan dalam Implementasinya”, yang diselenggarakan oleh Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Sulawesi Selatan dan komunitas Kawan Vaksin pada Sabtu (16/01/2021).
Fadjroel mengungkapkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi satu dari tiga tantangan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi, khususnya di dunia digital.
Dua tantangan lainnya antara lain dimensi keagamaan dan pengetahuan. Dimensi keagamaan ditunjukkan dengan adanya sebagian masyarakat yang masih mempermasalahkan vaksin dari segi kehalalan.
“Kita mesti sebarkan secara masif fatwa MUI bahwa vaksin COVID-19 yang dipakai perdana oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 itu suci dan halal.”
Lalu dimensi pengetahuan berkaitan dengan efektivitas dan keamanan. “Demikian pula untuk dimensi ini, kita mesti sebarkan secara masif bahwa vaksin COVID-19 tersebut sudah mendapatkan Emergency Use Authorization dari BPOM yang sesuai standar WHO,” ujarnya.
Ketiga tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara kolaborasi, menumbuhkan masyarakat melek informasi dan waras digital.
Menurut Fadjroel kerja sama pentahelix menjadi kunci. “Pemerintah tidak mungkin sendirian, bersama-sama Pemerintah Pusat dan Daerah, Perguruan Tinggi, akademisi, para ahli, tokoh, media masa, dunia usaha, juga komunitas yang tumbuh di masyarakat, kita bisa menghadapi tantangan vaksinasi ini,” ungkapnya.
Merebaknya misinformasi dan disinformasi tentang vaksinasi juga diamini oleh Aminuddin Syam, salah satu pembicara webinar tersebut. Menurutnya, vaksinasi sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lahir, hal yang membedakan adalah vaksinasi COVID-19 lebih banyak terdapat hoaks.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini pun mengajak peserta webinar untuk percaya kepada pemerintah. “Tidak ada satu pun negara mencelakakan rakyatnya,” ujar Aminuddin.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, pemerintah menjamin keamanan vaksin.
Vaksinasi menjadi satu upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi. Di samping 3T (tracing, testing, treatment) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan cara menghindari kerumunan), vaksinasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi individu, kelompok, dan lintas kelompok.
Pada akhirnya vaksinasi akan menjadi investasi untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dan dunia.
“Semoga investasi bersama ini menjadi pahala bagi kita bersama sebagai upaya menjaga kehidupan dan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia dan seluruh negara di dunia,” tandas Fadjroel. (TIM STAFSUS PRESIDEN/UN)
