sumber: pu.go.id
Menindaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membantu penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 SR mengguncang Kabupaten Majene dan sekitarnya pada Jumat (15/01/2021). Sementara di Provinsi Kalsel, bencana banjir terjadi di Kota Banjarmasin dan kabupaten sekitarnya seperti Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sejak Kamis (14/01/2021).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat di kedua provinsi tersebut, dengan melibatkan balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR di provinsi.
“Kita minta kontraktor yang tengah membangun infrastruktur di sekitar Sulbar maupun Kalsel untuk membantu penanganan tanggap darurat. Misalnya di Sulbar membantu proses pembersihan puing-puing bangunan, di Kalsel misalnya membantu mobilisasi bahan banjiran dan perahu karet untuk evaluasi warga,” ujarnya, dikutip dari laman pu.go.id, Minggu (17/01/2021).
Basuki mengatakan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah. Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 unit tronton, 5 unit dump truck, dan 1 unit mobil crane.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, mencakup 6 unit mobil tangki Air, 30 unit tangki air, 1 unit mobil toilet, dan 10 unit tenda darurat.
Langkah lanjutan adalah audit kerusakan bangunan dan infrastruktur, terutama kantor pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit, pasar dan infrastruktur pendukung perkotaan dan irigasi. Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar.
Sementara untuk Kalsel, dukungan tanggap darurat Kementerian PUPR di antaranya dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Ditjen SDA dengan memberikan bantuan 4 buah perahu karet serta 8 pelampung kepada Pemkab Banjar untuk evakuasi warga terdampak banjir.
Pada posko pengungsi, disalurkan oleh BPPW Kalsel, Ditjen Cipta Karya sementara sebanyak 1 unit mobil tangki air berkapasitas 4000 liter dan hidran umum berkapasitas 2000 liter untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, serta mobil toilet dan mobil tinja untuk keperluan sanitasi.
Selain itu, untuk pemulihan konektivitas, dilakukan perbaikan/penggantian Jembatan Tabunio II pada Lintas Selatan Kalsel (Sp Liang Anggang-Pelaihari-Batu Licin) dengan jembatan Bailey.
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel juga melakukan penanganan pada Jembatan Salim di Lintas Tengah Kalsel (Banjarmasin-Tanjung-Batas Kaltim) yang putus akibat banjir dengan membangun jembatan sementara berupa sheetpile baja untuk orang dan kendaraan kecil. Selanjutnya sebagai alas jembatan sementara, BWS Kalimantan II mengirimkan 1.000 sand bag berisi pasir/tanah.
Selain di Kabupaten Banjar, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah di Kota/Kabupaten sekitarnya, seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjarbaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Tak hanya Kementerian PUPR, penanganan darurat bencana tersebut juga dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (dahulu Basarnas), TNI, dan Polri.
Kementerian Sosial juga telah bergerak untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan, memastikan kebutuhan untuk tindakan medis yang diperlukan dapat segera dipenuhi. Turut juga Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan ketersediaan layanan telekomunikasi.
Gerak cepat Pemerintah ini, sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan Pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana.
“Kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Presiden juga memastikan, dirinya akan terus memantau perkembangan sejumlah bencana yang terjadi di Tanah Air.
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan.
“Terakhir, saya mengimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem baik berupa hujan lebat dan yang lainnya dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika),” tandasnya. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/BPMI/UN)
