Wapres Ma’ruf Amin pimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Maluku, Rabu (13/10/2021), di Kantor Gubernur Maluku, Ambon. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Maluku, Rabu (13/10/2021), di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon.
Di provinsi ini, terdapat lima kabupaten yang menjadi prioritas di tahun 2021, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Pemilihan lima kabupaten ini didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem, yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten, bersumber dari data BPS yang dihasilkan melalui Susenas Maret 2020 sebagai rujukan utama,” ujar Wapres mengawali pertemuan yang dihadiri Gubernur Maluku dan para bupati dari kelima kabupaten prioritas tersebut.
Wapres menegaskan, dari sisi anggaran, kementerian/lembaga terkait memiliki anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi permasalahan ini. Dana tersebut di antaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Wapres menyampaikan, terdapat anggaran yang mencapai Rp500 triliun rupiah, belum termasuk anggaran yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Dengan anggaran besar yang telah disiapkan tersebut, ia meminta agar seluruh program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah harus segera terkonvergensi dan tepat sasaran.
“Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin menilai, konvergensi program dan memastikan penerima sudah tepat merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah daerah terus berperan aktif dan berinovasi untuk menyukseskan program percepatan ini sambil terus melakukan konvergensi program dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut Wapres mengapresiasi program yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
“Saya memandang Program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya,” tandasnya. (BPMI SETWAPRES/UN)
Kunjungi laman resmi Wapres RI melalui tautan ini.
Wapres Ma’ruf Amin pimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Maluku, Rabu (13/10/2021), di Kantor Gubernur Maluku, Ambon. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Maluku, Rabu (13/10/2021), di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon.
Di provinsi ini, terdapat lima kabupaten yang menjadi prioritas di tahun 2021, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Pemilihan lima kabupaten ini didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem, yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten, bersumber dari data BPS yang dihasilkan melalui Susenas Maret 2020 sebagai rujukan utama,” ujar Wapres mengawali pertemuan yang dihadiri Gubernur Maluku dan para bupati dari kelima kabupaten prioritas tersebut.
Wapres menegaskan, dari sisi anggaran, kementerian/lembaga terkait memiliki anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi permasalahan ini. Dana tersebut di antaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Wapres menyampaikan, terdapat anggaran yang mencapai Rp500 triliun rupiah, belum termasuk anggaran yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Dengan anggaran besar yang telah disiapkan tersebut, ia meminta agar seluruh program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah harus segera terkonvergensi dan tepat sasaran.
“Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin menilai, konvergensi program dan memastikan penerima sudah tepat merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah daerah terus berperan aktif dan berinovasi untuk menyukseskan program percepatan ini sambil terus melakukan konvergensi program dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut Wapres mengapresiasi program yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
“Saya memandang Program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya,” tandasnya. (BPMI SETWAPRES/UN)
Kunjungi laman resmi Wapres RI melalui tautan ini.
