Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan meninjau 2 dapur Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciater 1 dan 3, Serpong, pada Kamis (08/10/2025).
“Hari ini meninjau 2 dapur MBG yaitu Ciater 1 dan Ciater 3 melihat SOP yang diterapkan dan juga terkait kondisi bangunannya. Saya lihat ini bisa jadi percontohan untuk SPPG lainnya karena menerapkan tempat yang layak, luasan cukup, higienis, bersih dan steril,” ucapnya.
Pilar menerangkan pengecekan ini merupakan tindaklanjut berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
“”Menindaklanjuti arahan Mendagri, Menko PMK, Menkes, Mendikdasmen beberapa waktu lalu. Kami di Tangsel sudah melakukan komunikasi dengan seluruh SPPG di Kota Tangsel. Langkah ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Tangsel agar program makan bergizi gratis lancar, aman dan layak untuk dibagikan pada penerima, termasuk ibu hamil dan balita,” ucapnya.
Saat melakukan peninjauan, Pilar mengaku dapur MBG Ciater 1 dan 3 bisa menjadi percontohan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, dirinya menilai bahwa prosedur sudah dijalan dengan baik.
“Semua saya lihat dilakukan sebaik mungkin. Jadi nanti kalo semua dinilai baik SPPG Ciater 1 dan 3 oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Bangunan. Nah, kita arahkan SPPG lainnya bisa mencontoh,” ungkapnya.
Pemkot Tangsel juga siap melakukan pendampingan agar dapur MBG bisa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bahkan jika dibutuhkan nantinya, pemanfaatan digital maupun aplikasi dalam mendukung MBG, Pemkot Tangsel mengaku siap.
“Ke depan pemerintah daerah diminta untuk membantu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Karena ini persyaratan utama, kami insyaallah melakukan pendampingan dan masukan kepada SPPG mana yang masih kurang,” ucap Pilar.
“Atau misalnya dapurnya kurang steril, belum memiliki IPAL. Nah itu harus dipenuhi semua, jadi kita pantau dan SLHS itu benar-benar menseleksi. Jadi MBG itu layak dan aman dikonsumsi,” tambahnya.
Pilar menegaskan bahwa Pemkot Tangsel mendukung penuh program MBG. Sehingga keselamatan dan keamanan para penerima manfaat MBG juga menjadi perhatian, agar tidak ada korban yang mengalami keracunan.
“Insyaallah batasan-batasan birokrasi, ego sektoral itu harus dihilangkan, walaupun ini bukan program pemerintah daerah, tetapi punya tanggung jawab keselamatan dan keamanan para penerima. Kita harus sama-sama mensukseskan program dan saling membantu,” pungkasnya. (fid)
