TANGERANG – Pemerintah akan menggunakan Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dalam penyuntikan vaksin covid-19 ke seluruh masyarakat.
Jika mengacu pada UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, artinya seluruh masyarakat tidak boleh menolak dan wajib untuk disuntik vaksin covid-19.
“Berdasarkan arahan dari bapak Presiden, bahwa vaksin ini adalah wajib. Jadi kita mengacu pada UU wabah nomor 4 tahun 1984,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, Kamis, (14/1/2021).
Kata Ati, jika ada warga yang menolak divaksin, apa akan dikenakan sanksi. Ati belum bisa menjawabnya perihal sanksi yang diberikan.
“Pokoknya wajib. Ada sanksi, tapi lebih lanjut nanti kita bahas masing-masing di Provinsi seluruh Indonesia. Tapi, sampai saat ini untuk seluruh tenaga kesehatan yang terdaftar di SISDMK (Sistem Informasi SDM Kesehatan) semuanya tidak ada yang menolak,” tuturnya.
Untuk sanksi menolak atau sengaja menghalangi penanggulangan wabah, tercantum di Bab VII pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984, terdapat sanksi pidana dan denda.
(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah),” bunyi pasal tersebut.
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan
penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam
dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.
Diketahui, untuk tahap pertama termin satu vaksin covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Banten akan dapat 14.560 vaksin. Dan, akan distribusikan di dua kota sesuai arahan Kemenkes yaitu Tangsel 8.901 dan di Kota Serang 3.800. (PHD)
