Deputi DKK membuka DKT Bedah Risalah Persidangan Kabinet, secara virtual, Kamis (01/04/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Sekretariat Kabinet (Setkab) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah melalui peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Setkab melalui Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pelaporan Persidangan, Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet (DKK) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Bedah Risalah Persidangan Kabinet, secara virtual, Kamis (01/04/2021).
Deputi DKK, Setkab Thanon Aria Dewangga menyampaikan, DKT atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Inovasi Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Era Reformasi Birokrasi” ini diikuti oleh peserta dari Setkab, Staf Khusus Presiden, serta kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
“Melalui Bedah Risalah Persidangan Kabinet ini dihadirkan seluruh pemangku kepentingan penerima dan juga pengguna risalah. Diharapkan untuk ke depan, kami selaku unit yang menyiapkan risalah kegiatan-kegiatan Sidang Kabinet Paripurna dan juga Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” ujarnya saat membuka DKT.
Sebagian peserta DKT Bedah Risalah Persidangan Kabinet, secara virtual, Kamis (01/04/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Risalah persidangan kabinet adalah sebuah dokumen laporan hasil persidangan kabinet antara lain dari forum sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan di dalamnya memuat arahan Presiden untuk ditindaklanjuti oleh para menteri, kepala lembaga, maupun jajaran terkait lainnya. Thanon meyakini, pelayanan prima yang diberikan dalam menghadirkan risalah tersebut juga dapat mendukung K/L untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kami dapat memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan prima kepada Bapak-Ibu sekalian, tentunya itu juga akan mendukung pelayanan Bapak-Ibu kepada pimpinan masing-masing sekaligus juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, imbuh Thanon, melalui DKT ini Setkab mengharapkan dapat menjaring berbagai masukan maupun kritik untuk dapat terus meningkatkan kualitas risalah persidangan kabinet.
“Dengan kami diberikan masukan-masukan, diberikan pandangan-pandangan dari sisi yang dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian, tentunya risalah yang kami hasilkan diharapkan lebih dapat dimengerti oleh Bapak-Ibu pimpinan, dalam hal ini Bapak dan Ibu Menteri dan juga Kepala Lembaga Negara,” ujarnya.
Deputi Bidang DKK, Setkab pun berharap dengan semakin meningkatnya kualitas risalah yang dihasilkan, arahan atau keputusan yang tertuang dalam dokumen tersebut juga dapat segera dilaksanakan.
“Risalah tersebut dapat segera dilaksanakan untuk dapat diimplementasikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan dalam forum pengambilan kebijakan yang dipimpin oleh Bapak Presiden serta Bapak Wakil Presiden,” pungkasnya.
Pada gelaran DKT kali ini, Setkab menghadirkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebagai narasumber. (TGH/UN)
Deputi DKK membuka DKT Bedah Risalah Persidangan Kabinet, secara virtual, Kamis (01/04/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Sekretariat Kabinet (Setkab) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah melalui peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Setkab melalui Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pelaporan Persidangan, Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet (DKK) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Bedah Risalah Persidangan Kabinet, secara virtual, Kamis (01/04/2021).
Deputi DKK, Setkab Thanon Aria Dewangga menyampaikan, DKT atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Inovasi Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Era Reformasi Birokrasi” ini diikuti oleh peserta dari Setkab, Staf Khusus Presiden, serta kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
“Melalui Bedah Risalah Persidangan Kabinet ini dihadirkan seluruh pemangku kepentingan penerima dan juga pengguna risalah. Diharapkan untuk ke depan, kami selaku unit yang menyiapkan risalah kegiatan-kegiatan Sidang Kabinet Paripurna dan juga Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” ujarnya saat membuka DKT.
Sebagian peserta DKT Bedah Risalah Persidangan Kabinet, secara virtual, Kamis (01/04/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Risalah persidangan kabinet adalah sebuah dokumen laporan hasil persidangan kabinet antara lain dari forum sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan di dalamnya memuat arahan Presiden untuk ditindaklanjuti oleh para menteri, kepala lembaga, maupun jajaran terkait lainnya. Thanon meyakini, pelayanan prima yang diberikan dalam menghadirkan risalah tersebut juga dapat mendukung K/L untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kami dapat memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan prima kepada Bapak-Ibu sekalian, tentunya itu juga akan mendukung pelayanan Bapak-Ibu kepada pimpinan masing-masing sekaligus juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, imbuh Thanon, melalui DKT ini Setkab mengharapkan dapat menjaring berbagai masukan maupun kritik untuk dapat terus meningkatkan kualitas risalah persidangan kabinet.
“Dengan kami diberikan masukan-masukan, diberikan pandangan-pandangan dari sisi yang dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian, tentunya risalah yang kami hasilkan diharapkan lebih dapat dimengerti oleh Bapak-Ibu pimpinan, dalam hal ini Bapak dan Ibu Menteri dan juga Kepala Lembaga Negara,” ujarnya.
Deputi Bidang DKK, Setkab pun berharap dengan semakin meningkatnya kualitas risalah yang dihasilkan, arahan atau keputusan yang tertuang dalam dokumen tersebut juga dapat segera dilaksanakan.
“Risalah tersebut dapat segera dilaksanakan untuk dapat diimplementasikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan dalam forum pengambilan kebijakan yang dipimpin oleh Bapak Presiden serta Bapak Wakil Presiden,” pungkasnya.
Pada gelaran DKT kali ini, Setkab menghadirkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebagai narasumber. (TGH/UN)
