Penyerahan surat persetujuan substansi Rencana Tata Ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan langsung oleh Dirjen Tata Ruang, Gabriel Triwibawa bertempat di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (19/01/23).
Dalam kesempatan ini turut hadir Pj Gubernur Al Muktabar, Wakil Ketua DPRD H. Fahmi Hakim serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Dirjen Tata Ruang, Gabriel Triwibawa dalam sambutannya menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah merangkum dan mengakomodasi beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Provinsi Banten dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.
“Kementerian ATR/BPN telah merangkum dan mengakomodasi tantangan yang akan dihadapi Pemprov Banten dalam waktu 20 tahun mendatang,” jelasnya.
Gabriel Triwibawa juga menyarankan agar Pemprov Banten segera menjadikan Rencana Tata Ruang menjadi Peraturan Daerah.
“Sehingga kami harap Pemprov Banten segera menjadikan ini sebagai Perda,” tambahnya.
Disampaikan oleh Al Muktabar, bahwa Rencana Tata Ruang disusun guna mengatur agar pemanfaatan ruang dapat disusun sesuai peruntukannya.
Oleh karena itu Rencana Tata Ruang menjadi baseline yang dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu daerah.
“Rencana Tata Ruang sebagai baseline agenda kerja sehingga menjadi dasar dalam pengembangan daerah,” ujar Al Muktabar.
Sementara itu, ditemui usai acara berlangsung, Wakil Ketua DPRD Fahmi Hakim menuturkan, DPRD akan segera memparipurnakan pengambilan keputusan persetujuan atas Raperda Usul Gubernur tentang Rencana Tata Ruang.
Fahmi berharap dengan adanya Rencana Tata Ruang ini dapat diimplemetasikan dengan baik agar memberikan manfaat untuk pengembangan pembangunan di Banten menjadi merata.
“DPRD akan menjadwalkan Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan atas Raperda Rencana Tata Ruang. Kita berharap nantinya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk pengembangan pembangunan di Banten agar semakin maju dan merata,” tandasnya.
