Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit membuka FGD Transformasi Struktural Sektor Pertanian Sebagai Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional secara virtual, dari Ruang Kerjanya, di Lt. III, Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara. (Foto: Humas/Agung)
Sekretariat Kabinet (Setkab) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Transformasi Struktural Sektor Pertanian Sebagai Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional” secara daring, Rabu (18/11).
Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit, saat membuka FGD mengungkapkan, Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu, telah menginstruksikan pelaksanaan reformasi kebijakan sektor pangan dan pertanian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Hal ini juga sejalan dengan merespons peringatan FAO yang menyatakan salah satu dampak pandemi COVID-19 ini nanti di tahun-tahun ke depan adalah krisis pangan. Arahan (Presiden) jelas, antisipasi betul kebutuhan bahan pangan, bahan pokok. Kita diminta antisipasi krisis pangan ini,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, ujar Bhakti, Setkab yang memiliki tugas dan fungsi (tusi) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah kepada Presiden dan Wakil Presiden mengelar FGD ini untuk menjaring berbagai masukan dari stakholders yang akan diformulasikan untuk disampaikan kepada Presiden.“Kita akan olah dengan kita lanjutkan dengan beberapa FGD yang lain sampai kita bisa mendapatkan satu kajian yang komprehensif yang kita sampaikan kepada Presiden. Ketika Presiden setuju, kemudian kita teruskan kepada menteri atau dibahas nanti dalam satu Rapat Terbatas untuk diputuskan sehingga bisa dilaksanakan,” ujar Deputi Seskab Bidang Perekonomian.
Lebih lanjut, Bhakti mengatakan, peningkatan sektor pertanian terus dilakukan karena sektor ini merupakan empat besar penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. “Dari 2014-2019, sektor pertanian ini menyumbang dari sisi PDB (Produk Domestik Bruto) tercatat sampai Rp1.004 triliun. Artinya, di tahun 2019 ini naik 23 persen dibandingkan sejak tahun 2013,” ujarnya.
Di tengah pandemi COVID-19, imbuh Bhakti, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan rilis BPS beberapa waktu lalu, di saat pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi, sektor pertanian tetap tumbuh 3,06 year on year.
“Sektor pertanian ini mempunyai satu keunggulan nilai tambah dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara nasional. Presiden beberapa kali memberikan arahan agar ketika sektor pertanian bisa memberikan kontribusi besar, ini harus dipertahankan kalau bisa justru ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Bhaki, target RPJMN 2020-2024 di sektor pertanian adalah 5,4-6 persen. Untuk mencapai target tersebut pemerintah dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Pandemi yang melanda dunia saat ini juga memberi tantangan tersendiri untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.
“Pertumbuhan sektor pertanian nasional tentunya masih menghadapi beberapa tantangan. Ada laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tidak dibarengi dengan akselerasi juga laju pertumbuhan sektor pertanian. Ini menjadi satu persoalan ketika kita memang harus dihadapi untuk mencapai target-target tersebut,” ujar Bhakti.
Mengakhiri sambutannya, Bhakti berharap dalam FGD dapat ditemukan upaya-upaya atau program kegiatan untuk mengatasi, mengantisipasi, menjawab isu-isu permasalahan di sektor pertanian sehingga sektor ini dapat terus tumbuh dan tetap menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
FGD kali ini merupakan bagian dari rangkaian FGD mengenai reformasi struktural yang diadakan oleh Kedeputian Bidang Perekonomian Setkab. Narasumber yang dihadirkan yaitu Kepala Biro Perencanaan Kementan Ketut Kariyasa, Ketua Umum Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) Hermanto Siregar, dan Direktur Eksekutif APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Danang Girindrawardana. Acara ini diikuti oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. (FID/UN)
