Seskab Pramono Anung (Foto: Humas/Rahmat)
Pemerintah telah dan terus melakukan sejumlah upaya dalam menangani pandemi COVID-19 baik di sisi penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memberikan vaksinasi gratis kepada penduduk Indonesia.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pelaksanaan vaksinasi tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh Pemerintah dalam menangani pandemi ini.
“Pemerintah secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 sejak tanggal 13 Januari 2021. Presiden Jokowi adalah orang pertama yang divaksin dan pada hari ini, pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Jokowi telah vaksin yang kedua. Ini menunjukkan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh ingin agar permasalahan pandemi COVID-19 segera tertangani,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (27/01/2021).
Melalui vaksinasi, terangnya, diharapkan kekebalan komunitas atau herd immunity akan segera terbentuk. Untuk memperoleh kekebalan komunitas tersebut diperlukan vaksinasi terhadap sekitar 70 persen masyarakat Indonesia atau lebih kurang 181,5 juta jiwa.
“Pemerintah akan terus melaksanakan vaksinasi. Harapannya dengan vaksin ini, 70-75 persen, herd immunity akan bisa terbentuk,” ujarnya.
Seskab juga menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan Pemerintah dalam program vaksinasi telah dinyatakan aman dan halal oleh otoritas yang berwenang.
“Perlu disampaikan bahwa vaksin ini adalah aman, halal, dan telah teruji klinis, dan sudah dipakai di berbagai negara dan sudah teruji,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Seskab Pramono Anung mengingat bahwa pelaksanaan vaksinasi harus berjalan seiring dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan).
“Mari kita bersama-sama saling membantu, saling mendukung, bersama dengan pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi agar kita semua mengalami herd immunity, dan bangsa ini segera bisa pulih untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. (MAY/UN)
Seskab Pramono Anung (Foto: Humas/Rahmat)
Pemerintah telah dan terus melakukan sejumlah upaya dalam menangani pandemi COVID-19 baik di sisi penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memberikan vaksinasi gratis kepada penduduk Indonesia.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pelaksanaan vaksinasi tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh Pemerintah dalam menangani pandemi ini.
“Pemerintah secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 sejak tanggal 13 Januari 2021. Presiden Jokowi adalah orang pertama yang divaksin dan pada hari ini, pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Jokowi telah vaksin yang kedua. Ini menunjukkan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh ingin agar permasalahan pandemi COVID-19 segera tertangani,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (27/01/2021).
Melalui vaksinasi, terangnya, diharapkan kekebalan komunitas atau herd immunity akan segera terbentuk. Untuk memperoleh kekebalan komunitas tersebut diperlukan vaksinasi terhadap sekitar 70 persen masyarakat Indonesia atau lebih kurang 181,5 juta jiwa.
“Pemerintah akan terus melaksanakan vaksinasi. Harapannya dengan vaksin ini, 70-75 persen, herd immunity akan bisa terbentuk,” ujarnya.
Seskab juga menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan Pemerintah dalam program vaksinasi telah dinyatakan aman dan halal oleh otoritas yang berwenang.
“Perlu disampaikan bahwa vaksin ini adalah aman, halal, dan telah teruji klinis, dan sudah dipakai di berbagai negara dan sudah teruji,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Seskab Pramono Anung mengingat bahwa pelaksanaan vaksinasi harus berjalan seiring dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan).
“Mari kita bersama-sama saling membantu, saling mendukung, bersama dengan pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi agar kita semua mengalami herd immunity, dan bangsa ini segera bisa pulih untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. (MAY/UN)
