Selalu Pantau dan Sigap Merespons Fluktuasi Kasus COVID-19 untuk Tekan Laju Penularan

Fluktuasi kasus penularan COVID-19 harus terus dipantau pemerintah masing-masing daerah dalam rangka menjaga keseimbangan gas dan rem antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dengan dinamika data yang selalu terpantau itu segenap komponen pemerintahan daerah dapat bersiaga, menaruh kewaspadaan, dan berkonsolidasi untuk menekan laju penularan.

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Rabu (19/05/2021).

“Kita lihat Kepri, berapa kasus aktif? Agustus tahun lalu masih 362, kemudian masuk Oktober sudah melompat menjadi 1.240. Bisa turun di bulan Februari sampai 192. Tapi kelihatannya Bapak/Ibu tidak waspada di sini, di bulan Februari dan Maret ada kelengahan di situ sehingga April dan Mei sekarang sudah 2.015 kasus. Hati-hati,” ujarnya.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Seluruh pihak harus bergerak bersama untuk meningkatkan rasio kesembuhan pasien tersebut sehingga dapat mengurangi dan bahkan mencegah adanya korban jiwa dari COVID-19.

Untuk diketahui, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kepri masih berada pada angka 83 persen. Sementara itu, rata-rata nasional menunjukkan angka kesembuhan sebesar 92 persen.

“Ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua. Semuanya harus bergerak agar angka kesembuhan itu bisa diperbaiki sehingga bisa naik terus,” kata Presiden.

Namun, pemerintah daerah harus secara detail melihat angka kasuistik di wilayahnya yang mana membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Lingga misalnya, tingkat kesembuhan diketahui masih berada pada angka 32 persen, jauh dari angka kesembuhan Provinsi Kepri secara keseluruhan.

“Tolong dilihat secara detail. Saya ingin misalnya suatu saat saya ke Anambas, saya tanya Pak Bupati tahu angka kesembuhan berapa, angka kematian berapa, sehingga setiap hari mengikuti,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyajikan sejumlah data secara terperinci dan detail mengenai kondisi yang saat ini terjadi di Kepri. Berangkat dari data-data itu, pemerintah daerah dapat segera menyusun rencana aksi untuk menangani kekurangan-kekurangan yang mungkin ada.

“Saya menyajikan data ini untuk mengingatkan bahwa ada yang memerlukan perhatian, ada yang perlu saya ingatkan,” kata Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa dengan penanganan dari sisi kesehatan yang benar-benar dilakukan dengan baik, maka pemulihan ekonomi daerah akan otomatis mengikuti. Namun, diperlukan upaya keras dan kerja sama erat antarelemen pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut.

“Dengan kerja keras kita, saya meyakini insyaallah akan bisa mencapai apa yang tadi kita targetkan. Tapi memang kuncinya pangdam, kapolda, gubernur, hingga pemda kerja mengonsolidasikan bersama-sama,” tandasnya. (BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN)

Fluktuasi kasus penularan COVID-19 harus terus dipantau pemerintah masing-masing daerah dalam rangka menjaga keseimbangan gas dan rem antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dengan dinamika data yang selalu terpantau itu segenap komponen pemerintahan daerah dapat bersiaga, menaruh kewaspadaan, dan berkonsolidasi untuk menekan laju penularan.

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Rabu (19/05/2021).

“Kita lihat Kepri, berapa kasus aktif? Agustus tahun lalu masih 362, kemudian masuk Oktober sudah melompat menjadi 1.240. Bisa turun di bulan Februari sampai 192. Tapi kelihatannya Bapak/Ibu tidak waspada di sini, di bulan Februari dan Maret ada kelengahan di situ sehingga April dan Mei sekarang sudah 2.015 kasus. Hati-hati,” ujarnya.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Seluruh pihak harus bergerak bersama untuk meningkatkan rasio kesembuhan pasien tersebut sehingga dapat mengurangi dan bahkan mencegah adanya korban jiwa dari COVID-19.

Untuk diketahui, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kepri masih berada pada angka 83 persen. Sementara itu, rata-rata nasional menunjukkan angka kesembuhan sebesar 92 persen.

“Ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua. Semuanya harus bergerak agar angka kesembuhan itu bisa diperbaiki sehingga bisa naik terus,” kata Presiden.

Namun, pemerintah daerah harus secara detail melihat angka kasuistik di wilayahnya yang mana membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Lingga misalnya, tingkat kesembuhan diketahui masih berada pada angka 32 persen, jauh dari angka kesembuhan Provinsi Kepri secara keseluruhan.

“Tolong dilihat secara detail. Saya ingin misalnya suatu saat saya ke Anambas, saya tanya Pak Bupati tahu angka kesembuhan berapa, angka kematian berapa, sehingga setiap hari mengikuti,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyajikan sejumlah data secara terperinci dan detail mengenai kondisi yang saat ini terjadi di Kepri. Berangkat dari data-data itu, pemerintah daerah dapat segera menyusun rencana aksi untuk menangani kekurangan-kekurangan yang mungkin ada.

“Saya menyajikan data ini untuk mengingatkan bahwa ada yang memerlukan perhatian, ada yang perlu saya ingatkan,” kata Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa dengan penanganan dari sisi kesehatan yang benar-benar dilakukan dengan baik, maka pemulihan ekonomi daerah akan otomatis mengikuti. Namun, diperlukan upaya keras dan kerja sama erat antarelemen pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut.

“Dengan kerja keras kita, saya meyakini insyaallah akan bisa mencapai apa yang tadi kita targetkan. Tapi memang kuncinya pangdam, kapolda, gubernur, hingga pemda kerja mengonsolidasikan bersama-sama,” tandasnya. (BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN)