Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa isu utama yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Untuk itu, Presiden kembali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia itu harga mati.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020. Acara tersebut dihelat di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan, bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar menawar,” kata Presiden.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan Indonesia.
“Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI kita,” imbuhnya.
Presiden mengaku senang melihat sinergi yang terjalin antara TNI dan Polri, seperti halnya ditunjukkan dalam acara tersebut. Menurutnya, TNI dan Polri harus saling mendukung dan mengisi satu sama lain.
“Saling bekerja sama untuk mendukung agenda-agenda besar negara, saling mendukung untuk tujuan nasional kita Indonesia,” ucapnya.
Selain isu kedaulatan, Presiden juga berpesan agar seluruh prajurit harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan yang beragam. Mulai dari konflik internal, perang asimetris seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter maupun strategi konvensional dan nonkonvensional.
“Saya kira saudara-saudara sudah mengerti dan tahu mengenai ini jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail,” katanya.
Di samping itu, Kepala Negara menilai bahwa tantangan ke depan juga akan semakin berat. Beberapa tantangan tersebut antara lain, semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.
Untuk itu, Presiden mengatakan bahwa Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah Indonesia.
“Jadi kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masih ada yang bertanya itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan,” paparnya.
“Meskipun saya tahu, beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli. Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan itu enggak sekali-dua kali,” tandasnya.
Untuk diketahui, rapim tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu, 22 Januari 2020 kemarin. Rapim tersebut mengambil tema “Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI”.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.
