Presiden Joko Widodo meninjau pelepasan ekspor kendaraan di kawasan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, pada Selasa, 8 Maret 2022. Dalam keterangannya, Presiden mengaku senang dengan kehadiran Pelabuhan Patimban dalam meningkatkan ekspor kendaraan ke berbagai negara.
“Melihat progres tiga bulan ini kelihatannya bisa naik menjadi 180 ribu mobil untuk ekspor ke Filipina, ke Brunei, ke Jepang, dan juga ke Vietnam,” ujar Presiden.
Pelabuhan yang sudah aktif beroperasi sejak bulan Desember 2021 tersebut telah melepas ekspor kendaraan sebanyak 24 ribu unit dalam keadaan lengkap. Presiden menyebut bahwa kegiatan ekspor tersebut akan terus berkembang ke negara lainnya.
“Ini saya kira awal, nanti akan dikembangkan ke negara-negara yang lain. Sehingga satu bulan kurang lebih dari sini akan bisa diekspor 15 ribu mobil,” tuturnya.
Kepala Negara mengapresiasi jumlah ekspor kendaraan di Pelabuhan Patimban yang dinilai tinggi. Presiden berharap agar keberadaan pelabuhan tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ini akan sangat bagus, artinya industri kita meskipun pandemi tetap bergerak terus, meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita,” ucap Presiden.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik dan kemampuan manufaktur yang baik sehingga dapat menarik para investor.
“Pasti investor, apakah itu Jepang dan negara-negara yang lain pasti berorientasi pada negara yang punya kekuatan domestik dan juga keahlian yang baik, sehingga pada saat nanti ekspor juga punya kapabilitas,” ujar Menhub.
Selain itu, Budi mengatakan bahwa pemerintah juga menyiapkan Pelabuhan Priok dan Patimban sebagai satu hub besar untuk kegiatan ekspor. Untuk pelabuhan Patimban, pemerintah menargetkan kapasitas layanan di tahap terakhir mencapai 14 juta TEUs atau lebih di tahun 2027.
“Seperti kita ketahui, Priok itu kan 7 juta TEUs. Di sini nanti ultimate-nya di tahun 2027 enggak 7 juta TEUs berarti paling tidak bisa 14 juta TEUs, mungkin lebih,” lanjutnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, dan Bupati Subang Ruhimat.
