Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G20 Roma, di Italia, Sabtu (30/10/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan. Pernyataan ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021).
“Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.
“Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” ucap Presiden.
Bahkan, ucap Presiden, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.
“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.
“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.
“Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, and affordability,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BPMI SETPRES/UN)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G20 Roma, di Italia, Sabtu (30/10/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan. Pernyataan ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021).
“Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.
“Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” ucap Presiden.
Bahkan, ucap Presiden, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.
“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.
“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.
“Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, and affordability,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BPMI SETPRES/UN)
