Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pandangan kepada para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN pada saat menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu, 24 April 2021. Pertama, Presiden Jokowi menyebut bahwa perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.
“Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” tegas Presiden Jokowi dalam pernyataan pers di gedung Sekretariat ASEAN, seusai menghadiri ALM.
Kedua, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Pemimpin Militer Myanmar untuk memberikan komitmen. Permintaan komitmen yang pertama yakni penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar.
“Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” imbuh Presiden.
Permintaan komitmen yang kedua, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Menurut Presiden, tahanan politik di Myanmar harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk special envoy ASEAN yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
Sementara, permintaan komitmen ketiga yaitu pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre.
“Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh pihak Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai suatu konsensus.
“Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isi konsensus isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi,” tandasnya.
Untuk diketahui, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN pada 23 Maret 2021 lalu, terkait penyelesaian situasi Myanmar.
Turut mendampingi Presiden saat memberikan keterangan pers yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
