Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung dan pejabat lainnya meninjau area lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, NTT. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas pada September tahun lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program pengembangan ini harus ditangani secara extraordinary, salah satunya lewat pendampingan yang intensif.
Syahrul menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan yang diberikan terhadap petani di kawasan lumbung pangan di tiga provinsi tersebut bisa berjalan maksimal, salah satunya lewat pembentukan Tim Pendampingan/Detasering Pengembangan Kawasan Food Estate.
“Petugas perlu disiapkan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat optimal bekerja, dengan kompetensi ini, para pendamping dapat memiliki kemampuan mendampingi dan mengawal para petani di food estate dalam melakukan budidaya, penggunaan alsintan [alat dan mesin pertanian] dan penanganan panen serta pascapanen,” ujarnya saat memberikan pembekalan dan pelepasan Tim Pendamping tersebut, di Jakarta, Kamis (04/03/2021).
Mentan menegaskan, tim Pendamping menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas lumbung pangan dari hulu ke hilir. Kehadiran pendamping bagi petani diharapkan membantu percepatan pengembangan lumbung pangan dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani.
“Di pertanian itu yang terpenting adalah bagaimana kemauan kita bekerja, kuncinya harus fokus dan paham secara jelas dan detail apa yang kita kerjakan, apa target kita, pahami medannya, pahami siapa orang-orang yang harus kita kenal di lapangan, dan tentu harus diikuti juga dengan disiplin dan kerja sama yang baik” paparnya.
Untuk kesuksesan program food estate ini Mentan berkomitmen akan mendukung penuh upaya pendampingan bagi para petani, sebagai langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate.
“Ini langkah yang bagus, jangan ada kata mundur ataupun berhenti, kita harus fight, saya dukung penuh pendampingan ini, secara teknis semua unit kerja di Kementan harus ikut bekerja dan mendukung,” tegasnya.
Sebagai informasi, untuk tahap awal tim pendamping akan bekerja secara intensif selama tiga bulan ke depan, tim ini terdiri dari 70 orang tenaga fungsional yang meliputi para peneliti, penyuluh pusat, widyaiswara, dosen, pengawas benih tanaman, litkayasa, pengamat organisme pengganggu tanaman dan fungsional umum lainnya. (HUMAS KEMENTAN/UN)
Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung dan pejabat lainnya meninjau area lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, NTT. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas pada September tahun lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program pengembangan ini harus ditangani secara extraordinary, salah satunya lewat pendampingan yang intensif.
Syahrul menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan yang diberikan terhadap petani di kawasan lumbung pangan di tiga provinsi tersebut bisa berjalan maksimal, salah satunya lewat pembentukan Tim Pendampingan/Detasering Pengembangan Kawasan Food Estate.
“Petugas perlu disiapkan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat optimal bekerja, dengan kompetensi ini, para pendamping dapat memiliki kemampuan mendampingi dan mengawal para petani di food estate dalam melakukan budidaya, penggunaan alsintan [alat dan mesin pertanian] dan penanganan panen serta pascapanen,” ujarnya saat memberikan pembekalan dan pelepasan Tim Pendamping tersebut, di Jakarta, Kamis (04/03/2021).
Mentan menegaskan, tim Pendamping menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas lumbung pangan dari hulu ke hilir. Kehadiran pendamping bagi petani diharapkan membantu percepatan pengembangan lumbung pangan dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani.
“Di pertanian itu yang terpenting adalah bagaimana kemauan kita bekerja, kuncinya harus fokus dan paham secara jelas dan detail apa yang kita kerjakan, apa target kita, pahami medannya, pahami siapa orang-orang yang harus kita kenal di lapangan, dan tentu harus diikuti juga dengan disiplin dan kerja sama yang baik” paparnya.
Untuk kesuksesan program food estate ini Mentan berkomitmen akan mendukung penuh upaya pendampingan bagi para petani, sebagai langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate.
“Ini langkah yang bagus, jangan ada kata mundur ataupun berhenti, kita harus fight, saya dukung penuh pendampingan ini, secara teknis semua unit kerja di Kementan harus ikut bekerja dan mendukung,” tegasnya.
Sebagai informasi, untuk tahap awal tim pendamping akan bekerja secara intensif selama tiga bulan ke depan, tim ini terdiri dari 70 orang tenaga fungsional yang meliputi para peneliti, penyuluh pusat, widyaiswara, dosen, pengawas benih tanaman, litkayasa, pengamat organisme pengganggu tanaman dan fungsional umum lainnya. (HUMAS KEMENTAN/UN)
