Menkes Budi G. Sadikin dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (20/09/2021) sore. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Pemerintah terus mengakselerasi gelaran vaksinasi COVID-19 di seluruh tanah air guna segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sebanyak 169 juta dosis vaksin telah didistribusikan ke daerah.
“Sampai sekarang, Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin, termasuk yang di weekend kemarin. (Sebanyak) 169 juta [dosis] sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Budi dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (20/09/2021) sore.
Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan tersebut, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat. Menkes mengungkapkan bahwa sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari.
“Kita juga sudah menjangkau 35 persen dari populasi. [Sebanyak] 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan dua dosis suntikannya,” terangnya.
Menkes mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama di seluruh ibu kota provinsi di tanah air mencapai 70 persen di bulan Oktober. Hingga saat ini, baru sebanyak tujuh provinsi dari 34 provinsi yang sudah mencapai suntikan dosis pertama minimal 70 persen.
Secara khusus, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengakselarasi vaksinasi di dua provinsi yang cakupan dosis pertamanya masih di bawah 20 persen, yaitu Sumatra Barat dan Lampung.
“Masih ada dua provinsi, yaitu Sumatra Barat dan Lampung yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20 persen dari target populasi yang disuntikan dosis pertama,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, dalam minggu ini pihaknya kembali mendistribusikan sekitar 15 juta dosis vaksin ke daerah.
“Minggu ini, kami akan mengirimkan 15 juta [dosis vaksin] lagi. Jadi total dalam minggu ini stok yang tersedia, yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten/kota ada sekitar 60 juta dosis,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar stok vaksin yang telah didistrubusikan ke daerah segera dihabiskan.
“Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin, untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan,” ungkap Airlangga.
Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah pun menambah alokasi vaksin yang harus disuntikkan oleh TNI dan Polri, dari sebelumnya 20 persen menjadi 25 persen.
“Terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas, dialokasikan vaksin bagi TNI-Polri menjadi masing-masing 25 persen untuk TNI [dan] 25 persen untuk Polri, yang sebelumnya 20 persen. Sementara 50 persen untuk dinkes [dinas kesehatan], baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Airlangga. (FID/TGH/UN)
Baca juga berita keterangan pers PPKM terkait:
Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 4 Oktober, Penyesuaian Pembatasan di Level 3
Luhut: PPKM Jawa-Bali Diberlakukan Dua Minggu, Evaluasi Setiap Minggu
Realisasi Program PEN Hingga 17 September Capai Rp395,92 Triliun
Antisipasi Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi dan Perketat Pintu Masuk Negara
Menkes Budi G. Sadikin dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (20/09/2021) sore. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Pemerintah terus mengakselerasi gelaran vaksinasi COVID-19 di seluruh tanah air guna segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sebanyak 169 juta dosis vaksin telah didistribusikan ke daerah.
“Sampai sekarang, Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin, termasuk yang di weekend kemarin. (Sebanyak) 169 juta [dosis] sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Budi dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (20/09/2021) sore.
Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan tersebut, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat. Menkes mengungkapkan bahwa sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari.
“Kita juga sudah menjangkau 35 persen dari populasi. [Sebanyak] 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan dua dosis suntikannya,” terangnya.
Menkes mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama di seluruh ibu kota provinsi di tanah air mencapai 70 persen di bulan Oktober. Hingga saat ini, baru sebanyak tujuh provinsi dari 34 provinsi yang sudah mencapai suntikan dosis pertama minimal 70 persen.
Secara khusus, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengakselarasi vaksinasi di dua provinsi yang cakupan dosis pertamanya masih di bawah 20 persen, yaitu Sumatra Barat dan Lampung.
“Masih ada dua provinsi, yaitu Sumatra Barat dan Lampung yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20 persen dari target populasi yang disuntikan dosis pertama,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, dalam minggu ini pihaknya kembali mendistribusikan sekitar 15 juta dosis vaksin ke daerah.
“Minggu ini, kami akan mengirimkan 15 juta [dosis vaksin] lagi. Jadi total dalam minggu ini stok yang tersedia, yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten/kota ada sekitar 60 juta dosis,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar stok vaksin yang telah didistrubusikan ke daerah segera dihabiskan.
“Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin, untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan,” ungkap Airlangga.
Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah pun menambah alokasi vaksin yang harus disuntikkan oleh TNI dan Polri, dari sebelumnya 20 persen menjadi 25 persen.
“Terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas, dialokasikan vaksin bagi TNI-Polri menjadi masing-masing 25 persen untuk TNI [dan] 25 persen untuk Polri, yang sebelumnya 20 persen. Sementara 50 persen untuk dinkes [dinas kesehatan], baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Airlangga. (FID/TGH/UN)
Baca juga berita keterangan pers PPKM terkait:
Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 4 Oktober, Penyesuaian Pembatasan di Level 3
Luhut: PPKM Jawa-Bali Diberlakukan Dua Minggu, Evaluasi Setiap Minggu
Realisasi Program PEN Hingga 17 September Capai Rp395,92 Triliun
Antisipasi Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi dan Perketat Pintu Masuk Negara
