Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui dukungan pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga tagihan 31 Agustus 2026, sebanyak 352.088 peserta JKN tercatat mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Kota Tangerang.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan untuk kepesertaan JKN yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
“Pada tahun anggaran 2026, Pemkot Tangerang menyiapkan Rp163 miliar untuk membayarkan kepesertaan JKN masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Alokasi tersebut menunjukkan keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap program jaminan kesehatan masyarakat,” papar Kepala Dinkes Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni, Kamis (17/9/26).
Ia mengatakan, perluasan perlindungan kesehatan perlu diiringi dengan kepastian kepesertaan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat yang menjadi sasaran pembiayaan pemerintah dapat memperoleh kepesertaan JKN sesuai ketentuan.
“Pembiayaan kepesertaan JKN merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Kami terus memastikan kepesertaan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah dapat terlayani dengan baik,” ujar Dini.
Dukungan pembiayaan tersebut juga berjalan seiring dengan capaian cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Tangerang yang telah menembus angka lebih dari 100 persen. “Hingga 1 September 2026, cakupan UHC Kota Tangerang tercatat 100,45 persen,” serunya.
Sementara itu, cakupan kepesertaan aktif JKN Kota Tangerang mencapai 87,30 persen pada periode yang sama. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten, dengan rata-rata kepesertaan aktif JKN Provinsi Banten sebesar 79,81 persen.
Dengan dukungan pembiayaan daerah dan perluasan kepesertaan, Pemkot Tangerang terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas layanan agar manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan masyarakat secara optimal. (Adv)
