Presiden Jokowi singgah di sebuah toko kerajinan, di Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021) (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini tercatat mampu menghasilkan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.
“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04/2021)
Dalam rangka mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negosiasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.
“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan pengembangan,” ujar Menkeu.
Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.
“Dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik,” pungkas Menkeu. (HUMAS KEMENKEU/UN)
Presiden Jokowi singgah di sebuah toko kerajinan, di Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021) (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini tercatat mampu menghasilkan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.
“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04/2021)
Dalam rangka mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negosiasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.
“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan pengembangan,” ujar Menkeu.
Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.
“Dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik,” pungkas Menkeu. (HUMAS KEMENKEU/UN)
