Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara, Oktober silam. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan bakal memberikan berbagai insentif untuk proyek hilirisasi batu bara ini. Tujuannya agar sektor hilir ini bisa ekonomis dan kompetitif, sehingga nantinya bisa semakin berkembang.
“Banyak insentif yang kita berikan, supaya hilir (batu bara) ini bisa ekonomis dan kompetitif,” ungkap Menteri Arifin, dikutip dari laman esdm.go.id, pada Minggu (10/01/2021).
Program hilirisasi batu bara menjadi sasaran utama pemerintah ke depan. Salah satu proyek hilirisasi yang tengah dilakukan adalah gasifikasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang nantinya digunakan untuk substitusi Liquefied Petroleum Gas atau LPG.
Apabila proyek gasifikasi ini berkembang, kata Arifin, diharapkan akan signifikan menekan angka impor LPG karena produk DME bisa menjadi substitusi LPG. Apalagi impor LPG dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya permintaan LPG di Tanah Air.
“Karena pemanfaatan hilirisasi batu bara itu bisa menjadi substitusi LPG. Kalau bisa substitusi LPG, maka ini bisa amankan devisa cukup besar. Pemakaian LPG tiap tahun terus meningkat dan kita punya batu bara untuk memproduksi DME,” tutup Arifin.
Sebelumnya, pada Rapat Terbatas beberapa waktu silam, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah, salah satunya batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Hal tersebut harus dijalankan secara konsisten.
Indonesia, tegasnya, harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara, mulai dari industri peningkatan mutu (upgrading), pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai campuran batu bara-air.
“Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan ini, kita akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali-kali lipat, mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri, seperti industri baja (dan) industri petrokimia, dan yang tidak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya,” tegas Presiden.
Menurutnya, ada beberapa prioritas yang bisa dilakukan dalam upaya peningkatan nilai batu bara ini, seperti program gasifikasi batu bara atau coal to dimethyl ether (DME).
“Gasifikasi batu bara menjadi syngas yang diperlukan industri petrokimia serta dimethyl ether (DME) yang sangat penting sebagai substitusi dari LPG. Kita tahu LPG kita ini masih impor, sehingga (gasifikasi) bisa mengurangi impor LPG kita,” ujarnya. (HUMAS KEMENTERIAN ESDM/UN)
Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara, Oktober silam. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan bakal memberikan berbagai insentif untuk proyek hilirisasi batu bara ini. Tujuannya agar sektor hilir ini bisa ekonomis dan kompetitif, sehingga nantinya bisa semakin berkembang.
“Banyak insentif yang kita berikan, supaya hilir (batu bara) ini bisa ekonomis dan kompetitif,” ungkap Menteri Arifin, dikutip dari laman esdm.go.id, pada Minggu (10/01/2021).
Program hilirisasi batu bara menjadi sasaran utama pemerintah ke depan. Salah satu proyek hilirisasi yang tengah dilakukan adalah gasifikasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang nantinya digunakan untuk substitusi Liquefied Petroleum Gas atau LPG.
Apabila proyek gasifikasi ini berkembang, kata Arifin, diharapkan akan signifikan menekan angka impor LPG karena produk DME bisa menjadi substitusi LPG. Apalagi impor LPG dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya permintaan LPG di Tanah Air.
“Karena pemanfaatan hilirisasi batu bara itu bisa menjadi substitusi LPG. Kalau bisa substitusi LPG, maka ini bisa amankan devisa cukup besar. Pemakaian LPG tiap tahun terus meningkat dan kita punya batu bara untuk memproduksi DME,” tutup Arifin.
Sebelumnya, pada Rapat Terbatas beberapa waktu silam, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah, salah satunya batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Hal tersebut harus dijalankan secara konsisten.
Indonesia, tegasnya, harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara, mulai dari industri peningkatan mutu (upgrading), pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai campuran batu bara-air.
“Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan ini, kita akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali-kali lipat, mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri, seperti industri baja (dan) industri petrokimia, dan yang tidak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya,” tegas Presiden.
Menurutnya, ada beberapa prioritas yang bisa dilakukan dalam upaya peningkatan nilai batu bara ini, seperti program gasifikasi batu bara atau coal to dimethyl ether (DME).
“Gasifikasi batu bara menjadi syngas yang diperlukan industri petrokimia serta dimethyl ether (DME) yang sangat penting sebagai substitusi dari LPG. Kita tahu LPG kita ini masih impor, sehingga (gasifikasi) bisa mengurangi impor LPG kita,” ujarnya. (HUMAS KEMENTERIAN ESDM/UN)
