Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.708,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang terdiri dari belanja perintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021).
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” ujar Presiden.
Berkaitan dengan penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19, dengan 3T (testing, tracing, dan treatment), melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
Kepala Negara mengatakan kondisi pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk perbaik
“Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga ke daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah juga berupaya menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan kualitas layanan JKN, serta percepatan penurunan stunting dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Selanjutnya, untuk program perlindungan sosial anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp427,5 triliun yang akan dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait; mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” ujar Presiden.
Selanjutnya, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Presiden menegaskan pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.
“Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujarnya.
Sementara itu untuk pembangunan infrastruktur pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp384,8 triliun.
“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi,” pungkas Presiden. (FID/UN)
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.708,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang terdiri dari belanja perintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021).
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” ujar Presiden.
Berkaitan dengan penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19, dengan 3T (testing, tracing, dan treatment), melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
Kepala Negara mengatakan kondisi pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk perbaik
“Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga ke daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah juga berupaya menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan kualitas layanan JKN, serta percepatan penurunan stunting dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Selanjutnya, untuk program perlindungan sosial anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp427,5 triliun yang akan dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait; mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” ujar Presiden.
Selanjutnya, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Presiden menegaskan pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.
“Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujarnya.
Sementara itu untuk pembangunan infrastruktur pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp384,8 triliun.
“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi,” pungkas Presiden. (FID/UN)
