Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Oktober lalu. (Foto: Humas Kemenhub)
Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat siap melayani kegiatan ekspor impor perdananya di bulan Desember 2020. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Dialog Publik secara virtual bertema “Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Ekonomi Daerah”, Senin (16/11).
“Kami tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi salah satunya Pelabuhan Patimban, sehingga ini dapat segera dimanfaatkan dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Nasional. Harapannya bulan Desember nanti kita akan gunakan pertama kali sebagai car terminal yang digunakan untuk ekspor dan impor mobil. Sambil kami juga terus melanjutkan pembangunan tahap berikutnya,” jelasnya.
Menhub mengatakan, saat ini tim pelaksana pekerjaan masih terus melakukan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan agar bisa dioperasikan secara terbatas di bulan Desember 2020.
Saat ini Pelabuhan Patimban tengah dalam proses penyelesaian tahap 1 yaitu penyelesaian Terminal Peti Kemas seluas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dan Terminal Kendaraan seluas 25 hektar dengan kapasitas 218.000 CBU. Sementara, yang sudah siap dimanfaatkan adalah Dermaga Kendaraan seluas 350 m x 33 m dengan kapasitas 218.000 CBU.
Dari sisi akses jalan, sudah siap dioperasikan juga jalan akses sepanjang 8,2 kilometer dari jalan raya Pantura yang telah diselesaikan pembangunannya oleh Kementerian PUPR.
Menhub mengungkapkan, mulai 2021 segera dimulai pembangunan selanjutnya yaitu pengerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 hektar dengan kapasitas kumulatif 3,75 juta TEus dan Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif 600.000 CBU serta Terminal RoRo seluas 200 meter.
“Secara jangka panjang, tahun 2027 diharapkan Patimban akan menjadi pelabuhan besar yang difungsikan untuk kegiatan ekspor industri otomotif dan logistik dari Indonesia ke luar negeri yang tentunya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, namun juga secara nasional dan meningkatkan data saing Indonesia dalam perekonomian global,” ungkapnya.
Menhub mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat terhadap dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Pelabuhan Patimban.
“Dukungan dari berbagai pihak sangat penting bagi kami untuk membantu mengawal dan menjadi kontrol sosial dan memberikan kajian dan masukan sehingga infrastruktur yang dibangun dapat digunakan secara optimal,” tandasnya.
Selain pembangunan fisik pelabuhan, Kemenhub juga melakukan beberapa program pendukung keselamatan dan kelancaran, baik di sisi laut maupun darat, diantaranya yaitu pemasangan sarana alat bantu navigasi pelayaran, pengkajian dan pengesahan ISPS (International Ship and Port Facility Security), dan penyediaan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure).
Kemudian, optimalisasi penerapan manajemen & rekayasa lalu lintas, pengaturan ulang fase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan sepanjang jalan nasional menuju akses Pelabuhan Patimban, re-routing jaringan trayek angkutan umum khususnya angkutan perkotaan/perdesaan dengan memasukan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu asal/tujuan angkutan umum, dan pembangunan fasilitas pendukung angkutan umum seperti halte untuk mengurangi kemacetan akibat angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat.
Kemenhub juga berfokus pada aspek sosial yaitu dampak dari pembangunan pelabuhan ini terhadap mata pencaharian masyarakat dan nelayan di sekitar Patimban. Beberapa program yang telah dilakukan yaitu berupa pemberian bantuan kapal yang muatannya lebih dari 15 GT agar bisa untuk melaut dengan kapasitas besar dan jarak yang lebih jauh dan pembentukan koperasi usaha bersama untuk nelayan agar dapat memperluas kerja sama dan usaha. (HUMAS KEMENHUB/UN)
Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Oktober lalu. (Foto: Humas Kemenhub)
Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat siap melayani kegiatan ekspor impor perdananya di bulan Desember 2020. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Dialog Publik secara virtual bertema “Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Ekonomi Daerah”, Senin (16/11).
“Kami tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi salah satunya Pelabuhan Patimban, sehingga ini dapat segera dimanfaatkan dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Nasional. Harapannya bulan Desember nanti kita akan gunakan pertama kali sebagai car terminal yang digunakan untuk ekspor dan impor mobil. Sambil kami juga terus melanjutkan pembangunan tahap berikutnya,” jelasnya.
Menhub mengatakan, saat ini tim pelaksana pekerjaan masih terus melakukan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan agar bisa dioperasikan secara terbatas di bulan Desember 2020.
Saat ini Pelabuhan Patimban tengah dalam proses penyelesaian tahap 1 yaitu penyelesaian Terminal Peti Kemas seluas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dan Terminal Kendaraan seluas 25 hektar dengan kapasitas 218.000 CBU. Sementara, yang sudah siap dimanfaatkan adalah Dermaga Kendaraan seluas 350 m x 33 m dengan kapasitas 218.000 CBU.
Dari sisi akses jalan, sudah siap dioperasikan juga jalan akses sepanjang 8,2 kilometer dari jalan raya Pantura yang telah diselesaikan pembangunannya oleh Kementerian PUPR.
Menhub mengungkapkan, mulai 2021 segera dimulai pembangunan selanjutnya yaitu pengerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 hektar dengan kapasitas kumulatif 3,75 juta TEus dan Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif 600.000 CBU serta Terminal RoRo seluas 200 meter.
“Secara jangka panjang, tahun 2027 diharapkan Patimban akan menjadi pelabuhan besar yang difungsikan untuk kegiatan ekspor industri otomotif dan logistik dari Indonesia ke luar negeri yang tentunya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, namun juga secara nasional dan meningkatkan data saing Indonesia dalam perekonomian global,” ungkapnya.
Menhub mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat terhadap dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Pelabuhan Patimban.
“Dukungan dari berbagai pihak sangat penting bagi kami untuk membantu mengawal dan menjadi kontrol sosial dan memberikan kajian dan masukan sehingga infrastruktur yang dibangun dapat digunakan secara optimal,” tandasnya.
Selain pembangunan fisik pelabuhan, Kemenhub juga melakukan beberapa program pendukung keselamatan dan kelancaran, baik di sisi laut maupun darat, diantaranya yaitu pemasangan sarana alat bantu navigasi pelayaran, pengkajian dan pengesahan ISPS (International Ship and Port Facility Security), dan penyediaan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure).
Kemudian, optimalisasi penerapan manajemen & rekayasa lalu lintas, pengaturan ulang fase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan sepanjang jalan nasional menuju akses Pelabuhan Patimban, re-routing jaringan trayek angkutan umum khususnya angkutan perkotaan/perdesaan dengan memasukan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu asal/tujuan angkutan umum, dan pembangunan fasilitas pendukung angkutan umum seperti halte untuk mengurangi kemacetan akibat angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat.
Kemenhub juga berfokus pada aspek sosial yaitu dampak dari pembangunan pelabuhan ini terhadap mata pencaharian masyarakat dan nelayan di sekitar Patimban. Beberapa program yang telah dilakukan yaitu berupa pemberian bantuan kapal yang muatannya lebih dari 15 GT agar bisa untuk melaut dengan kapasitas besar dan jarak yang lebih jauh dan pembentukan koperasi usaha bersama untuk nelayan agar dapat memperluas kerja sama dan usaha. (HUMAS KEMENHUB/UN)
