Untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, diperlukan vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta panduan dari badan Kesehatan dunia (WHO) untuk mempersiapkan 15 persen untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis.
“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini,” ujar Menkes.
Dalam pengadaan kebutuhan vaksin tersebut, ungkap Budi, Pemerintah menempuh lima jalur, empat diantaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral.
Dari empat jalur bilateral, lanjut Menkes, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis.
“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm (firm order/binding) sebagian opsi (potensi). Kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi,” ujarnya.
Finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.
“Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan Pfizer, adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Sementara itu untuk jalur multilateral, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan GAVI (Global Alliance Vaccines and Immunization) melalui COVAX/GAVI yang akan memberikan vaksin secara gratis. COVAX/GAVI diinisiasi oleh aliansi vaksin GAVI serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).
“Angkanya masih bergerak-bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia, tapi range-nya antara 3 persen dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20 persen dari populasi atau sekitar 100 juta dosis,” kata Menkes.
Menurut Menkes, Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi.
“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta, dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah mengamankan 660 juta,” ujarnya.
Dijelaskan Menkes bahwa opsi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan atau buffer jika ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya.
“Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orangnya yang tadi saya sampaikan,” pungkas Menkes. (DND/UN)
Untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, diperlukan vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta panduan dari badan Kesehatan dunia (WHO) untuk mempersiapkan 15 persen untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis.
“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini,” ujar Menkes.
Dalam pengadaan kebutuhan vaksin tersebut, ungkap Budi, Pemerintah menempuh lima jalur, empat diantaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral.
Dari empat jalur bilateral, lanjut Menkes, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis.
“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm (firm order/binding) sebagian opsi (potensi). Kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi,” ujarnya.
Finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.
“Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan Pfizer, adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Sementara itu untuk jalur multilateral, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan GAVI (Global Alliance Vaccines and Immunization) melalui COVAX/GAVI yang akan memberikan vaksin secara gratis. COVAX/GAVI diinisiasi oleh aliansi vaksin GAVI serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).
“Angkanya masih bergerak-bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia, tapi range-nya antara 3 persen dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20 persen dari populasi atau sekitar 100 juta dosis,” kata Menkes.
Menurut Menkes, Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi.
“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta, dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah mengamankan 660 juta,” ujarnya.
Dijelaskan Menkes bahwa opsi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan atau buffer jika ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya.
“Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orangnya yang tadi saya sampaikan,” pungkas Menkes. (DND/UN)
