Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Wamenlu Mahendra Siregar saat menghadir KTT ke-16 EAS, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Upaya penanganan pandemi telah menunjukkan banyak kemajuan. Sekitar tujuh miliar dosis vaksin telah disuntikkan dan jumlah kasus baru di tingkat global juga terus menurun sejak bulan Agustus. Hal ini membuka jalan bagi pemulihan ekonomi global yang diyakini tumbuh 5,9 persen pada 2021.
Saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 East Asia Summit (EAS) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa berbagai capaian tersebut masih rentan dan harus terus dipelihara bersama.
“Penanganan pandemi yang lebih efektif membutuhkan situasi yang kondusif yaitu stabilitas, keamanan dan perdamaian,” ujar Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, selama pandemi justru terjadi trajektori negatif dalam dinamika geopolitik kawasan. Rivalitas antara kekuatan besar juga terus menjadi permasalahan terbesar sehingga menyulitkan untuk bersatu dan mengambil aksi bersama.
“Tidak ada yang diuntungkan dari berlanjutnya situasi ini dan kita harus segera mengakhirinya,” ungkap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada upaya konkret untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Padahal sepuluh tahun lalu, lanjut Presiden, telah disepakati Bali Principles sebagai rules of the game untuk mewujudkan hubungan antar negara yang bersahabat dan saling menguntungkan.
Selain itu, rambu-rambu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) juga telah didesain untuk menjawab tantangan tersebut.
“Saya yakin semua Pemimpin EAS percaya kerja sama nyata akan membangun rasa saling percaya dan memperkuat saling ketergantungan di antara kita,” ujar Presiden.
Presiden pun menegaskan pentingnya komitmen penghormatan terhadap hukum internasional untuk menjadikan kawasan dan dunia stabil serta sejahtera. Salah satunya, penghormatan terhadap UNCLOS 1982 yang sangat diperlukan untuk melihat Laut China Selatan sebagai Laut yang damai dan stabil.
“Mari kita perkuat kerja sama, melakukan langkah nyata. Mari kita ubah trust deficit menjadi strategic trust. Mari kita wujudkan kawasan yang lebih aman, yang lebih stabil, dan sejahtera,” ucap Presiden. (BPMI SETPRES/UN)
Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Wamenlu Mahendra Siregar saat menghadir KTT ke-16 EAS, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Upaya penanganan pandemi telah menunjukkan banyak kemajuan. Sekitar tujuh miliar dosis vaksin telah disuntikkan dan jumlah kasus baru di tingkat global juga terus menurun sejak bulan Agustus. Hal ini membuka jalan bagi pemulihan ekonomi global yang diyakini tumbuh 5,9 persen pada 2021.
Saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 East Asia Summit (EAS) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa berbagai capaian tersebut masih rentan dan harus terus dipelihara bersama.
“Penanganan pandemi yang lebih efektif membutuhkan situasi yang kondusif yaitu stabilitas, keamanan dan perdamaian,” ujar Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, selama pandemi justru terjadi trajektori negatif dalam dinamika geopolitik kawasan. Rivalitas antara kekuatan besar juga terus menjadi permasalahan terbesar sehingga menyulitkan untuk bersatu dan mengambil aksi bersama.
“Tidak ada yang diuntungkan dari berlanjutnya situasi ini dan kita harus segera mengakhirinya,” ungkap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada upaya konkret untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Padahal sepuluh tahun lalu, lanjut Presiden, telah disepakati Bali Principles sebagai rules of the game untuk mewujudkan hubungan antar negara yang bersahabat dan saling menguntungkan.
Selain itu, rambu-rambu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) juga telah didesain untuk menjawab tantangan tersebut.
“Saya yakin semua Pemimpin EAS percaya kerja sama nyata akan membangun rasa saling percaya dan memperkuat saling ketergantungan di antara kita,” ujar Presiden.
Presiden pun menegaskan pentingnya komitmen penghormatan terhadap hukum internasional untuk menjadikan kawasan dan dunia stabil serta sejahtera. Salah satunya, penghormatan terhadap UNCLOS 1982 yang sangat diperlukan untuk melihat Laut China Selatan sebagai Laut yang damai dan stabil.
“Mari kita perkuat kerja sama, melakukan langkah nyata. Mari kita ubah trust deficit menjadi strategic trust. Mari kita wujudkan kawasan yang lebih aman, yang lebih stabil, dan sejahtera,” ucap Presiden. (BPMI SETPRES/UN)
