Oleh: Siti Napsiyah
(Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta)
Membaca Sinyal dari Publik
Pidato Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional menyisakan satu momen yang layak direnungkan. Ketika Presiden bertanya kepada massa apakah program makan bergizi gratis (MBG) bermanfaat, jawaban yang terdengar justru serempak: “tidak”.
Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam isu kesejahteraan sosial anak dan keluarga, saya melihat respons ini bukan sekadar penilaian spontan. Ia adalah pengalaman yang berbicara. Dalam banyak kasus kebijakan sosial, suara semacam ini justru menjadi pintu masuk penting untuk memahami bagaimana sebuah program benar-benar bekerja di lapangan.
Sejumlah laporan media, termasuk Kompas, menunjukkan bahwa tantangan kebijakan public kerap tidak terletak pada rumusan, melainkan pada implementasinya di lapangan. Berbagai menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara disain kebijakan dan kondisi nyata masyarakat sering membuat program berjalan tidak optimal atau meleset dari tujuan awalnya (Kompas, 2024;2025).
Dalam kerangka hukum, hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan social harus tepat sasaran, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dalam perspektif kesejahteraan social, pendekatan person in-environment menekankan bahwa keberhasilan intervensi sangat ditentukan oleh kesesuaian program dengan konteks social tempat individu dan keluarga hidup (Germain & Gitterman, 1980). Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh disain, tetapi kemampuannya memahami kehidupan sehari-hari masyarakat.
Gizi Anak sebagai Mandat Negara
Kita perlu menegaskan sejak awal bahwa program MBG merupakan kebijakan yang berada di jalur yang benar. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting masih berada di kisaran 19,8 persen. Di balik angka ini, ada anak-anak yang tumbuh tidak optimal, serta keluarga yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kondisi ini adalah mandat negara. Anak berhak atas gizi yang layak, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhannya. Sebagaimana termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menempatkan pemenuhan hak anak -termasuk gizi- sebagai tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan MBG sebagai program prioritas dengan target menjangkau jutaan anak dan dukungan anggaran besar, sebagaimana diberitakan Kompas. Dalam hal ini, kehadiran negara tidak bisa ditawar. Namun, yang perlu kita diskusikan bukan apakah MBG diperlukan, melainkan bagaimana program ini dijalankan agar benar-benar bermakna.
Ketika Makanan Juga Soal Relasi
Dalam keseharian keluarga Indonesia, makanan tidak pernah sekadar urusan perut. Bekal makanan yang dibawa anak ke sekolah sering kali merupakan perpanjangan dari relasi orang tua—terutama ibu—dengan anak. Di dalamnya ada perhatian, kebiasaan, bahkan nilai yang ditanamkan secara halus melalui “menu” makanan hasil resep warisan keluarga.
Di ruang sekolah, bekal makanan itu menjadi medium sosial. Anak saling berbagi, mencicipi, dan belajar mengenal perbedaan. Dari situ, mereka membangun empati dan kebersamaan.
Jika makanan disediakan secara seragam setiap hari, pertanyaannya adalah apakah ruang-ruang kecil ini masih tersedia?
Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1979), praktik konsumsi membentuk habitus—cara individu mengenali dan menempatkan diri dalam dunia sosial. George Herbert Mead (1934) menekankan bahwa interaksi sehari-hari adalah fondasi pembentukan diri. Sementara Jürgen Habermas (1981) mengingatkan bahwa intervensi sistem yang terlalu dominan dapat mereduksi ruang kehidupan personal.
Dalam konteks ini, MBG berpotensi menghadirkan dilemma, yaitu antara memenuhi kebutuhan gizi, tetapi sekaligus berisiko menyederhanakan pengalaman sosial anak.
Dari Memberi Makan ke Memberdayakan
Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat dirancang lebih luas dari sekadar intervensi gizi.
Di Brasil, program makan sekolah terhubung dengan petani lokal, sehingga mendorong ekonomi desa. Di Jepang, makan sekolah menjadi bagian dari pendidikan karakter dan tanggung jawab. Sementara di Finlandia, program ini terintegrasi dengan pendidikan kesejahteraan.
Di Indonesia, arah ini sebenarnya mulai terlihat. Sejumlah praktik yang disorot Kompas menunjukkan bahwa ketika penyediaan makanan melibatkan dapur lokal, UMKM, dan kelompok ibu, dampaknya tidak hanya pada gizi anak, tetapi juga pada penguatan ekonomi keluarga.
Ini penting: MBG memiliki potensi menjadi program kesejahteraan sosial yang memberdayakan, bukan sekadar distribusi bantuan.
Apa yang Perlu Dibenahi
Agar MBG tidak berhenti pada fungsi dasar sebagai penyedia makanan, beberapa langkah perlu dipertimbangkan secara serius.
Kepada Presiden, penting untuk menegaskan bahwa MBG adalah program afirmatif yang adaptif. Fleksibilitas dalam frekuensi, menu, dan pelaksanaan perlu dibuka agar kebijakan ini tidak menyeragamkan kehidupan anak di berbagai daerah. Misalnya, MBG tidak musti diberikan setiap hari, bisa diberikan misalnya seminggu tiga atau empat hari saja (tentu efisiensi anggaran negara juga dapat dimaksimalkan). Selain itu, agar memberi ruang daerah untuk Menyusun menu berbasis makanan local, seperti ikan di wilayah pesisir atau sumber protein nabati di daerah agraris. Ini bukan hanya soal variasi, tetapi relevansi penerimaan anak.
Kepada Badan Gizi Nasional (BGN), implementasi program perlu diarahkan pada model berbasis komunitas. Pelibatan koperasi, UMKM, dan kelompok masyarakat akan membuat program lebih relevan sekaligus menciptakan dampak ekonomi.
Kepada pemerintah daerah, integrasi dengan ekosistem lokal—pertanian, pasar tradisional, dan layanan kesehatan—menjadi kunci keberlanjutan program. Kepada semua pemangku kepentingan, edukasi gizi keluarga perlu diperkuat. Karena perubahan yang bertahan lama selalu berakar dari rumah.
Di sisi lain, keberhasilan MBG juga sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat mereponsnya. Program ini tidak seharusnya diposisikan semata sebagai bantuan yang diterima pasif, melainkan sebagai ruang kolaborasi. Orang tua misalnya, tetap perlu terlibat dalam membentuk kebiasaan makan anak dengan memberikan pendampingan anak memahami pentingnya gizi seimbang. Sekolah dapat mendorong praktik sederhana seperti “hari bekal Bersama”, di mana anak tetap membawa makanan dari rumah dan berbagi pengalaman dengan teman-temannya.
Menguatkan, Bukan Menggantikan
Sebagai bagian dari kerja-kerja kesejahteraan sosial anak dan keluarga, saya meyakini bahwa keluarga adalah ruang pertama tempat anak belajar tentang kehidupan.
Kebijakan negara seharusnya hadir untuk menguatkan ruang tersebut, bukan menggantikannya.
Ketika MBG dijawab “tidak”, kita tidak sedang berhadapan dengan penolakan terhadap niat baik negara. Kita sedang diingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak cukup hanya tepat tujuan, tetapi juga harus tepat cara.
MBG perlu dilanjutkan. Namun, ia harus melampaui fungsi memberi makan—menjadi kebijakan yang menjaga relasi, membuka ruang interaksi sosial anak, dan sekaligus memberdayakan keluarga.
Membangun anak tidak hanya soal apa yang mereka makan, tetapi juga tentang bagaimana mereka tumbuh—dalam keluarga yang hadir, dalam relasi yang hidup, dan dalam masyarakat yang memberi ruang. Dengan demikian, MBG akan lebih bermakna Ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga mitra aktif. Karena pada akhirnya, keberhasilan kebijakan social selalu lahir dari pertemuan antara negara yang hadir dan masyarakat yang terlibat.
