Kabarbanten.com
  • Home
  • Tangerang
  • Banten
  • Nasional
  • Indeks Berita
No Result
View All Result
  • Home
  • Tangerang
  • Banten
  • Nasional
  • Indeks Berita
No Result
View All Result
Kabarbanten.com
No Result
View All Result
Home Banten

‘Gempa Birokrasi’, Pejabat Dinkes Mundur, Fenomena Puncak Gunung Es

kabarbanten.com
2 Juni 2021
‘Gempa Birokrasi’, Pejabat Dinkes Mundur, Fenomena Puncak Gunung Es
Kejati Banten menahan dua tersangka dari perusahaan penyedia masker dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten, beberapa hari lalu. Satu tersangka lagi yang ditahan pejabat Dinkes Banten.

Surat pernyataan pengunduran diri 20 pejabat eselon III dan IV Dinkes Banten menjadi sorotan publik. Lantaran proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan masker tahun 2020 tengah viral. Tidak hanya di Banten namun juga di tingkat nasional.

Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy tertanggal 28 Mei 2021 menjadi viral, lantaran surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda Banten, Inspektorat Banten, Kepala Dinkes Banten dan Kepala BKD Banten.

Sontak saja, surat 20 pejabat itu memenuhi lini masa dan menjadi pembahasan liar netizen di medsos.

Pakar hukum dan kebijakan publik, Yhanu Setiawan kepada Radar Banten menyampaikan pendapat berbeda terkait pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten. Menurutnya, atmosfer perbincangan di medsos menjadi liar dan sebagian besar publik cenderung menganggap 20 pejabat ini lebay, penakut, dan lari dari tanggungjawab.

“Bagi saya bukan itu masalahnya, justru ini puncak gunung es. Ada suasana ketidaknyamanan, disharmoni di lingkungan pejabat Pemprov Banten. Dimana beberapa ASN merasa menjadi korban kebijakan pimpinannya. Ini masalah serius karena berdampak pada layanan publik. Jangan-jangan bukan hanya di dinkes,” katanya.

Dikatakan Yhanu, tidak ada kaitannya pengunduran diri pejabat dengan problem korupsi pengadaan masker. Karena proses hukum akan tetap jalan.

“Kalau persoalan hukum tidak ada alasan pejabat atau bukan pejabat, siapa pun yang terlibat persoalan kasus korupsi akan tetap diproses,” tegasnya.

Berdasarkan analisa Yhanu terhadap pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes, surat tersebut bukan permohonan mengundurkan diri, tapi pernyataan untuk mengundurkan diri karena kecewa terhadap kebijakan pimpinannya.

“Kalau permohonan, berarti mereka mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan jabatan yang diembannya. Ini lebih kepada pernyataan sikap sebagai bentuk perlawanan, bahkan pembangkangan karena dalam suratnya disebutkan mereka tidak akan masuk kantor hingga ada tanggapan. Mereka kecewa, merasa terintimidasi, merasa sebagai korban. Lalu mereka meminta tanggungjawab pimpinannya,” bebernya.

Apa yang terjadi saat ini di Pemprov Banten, lanjut Yhanu, menjadi pukulan keras bagi gubernur dan wakil gubernur, sebab pernyataan mengundurkan diri puluhan pejabat baru terjadi di Provinsi Banten.

“Sekali lagi ini puncak gunung es, mereka menyampaikan pernyataan sikap secara sadar, bahkan sangat sadar hukum karena ditandatangani di atas materai,” tegasnya.

Kendati begitu, Yhanu menyayangkan pernyataan sikap 20 pejabat ditembuskan ke DPRD. Menurutnya DPRD tidak ada kaitannya dalam persoalan ini.

“Saya menilai kenapa ini ditembuskan ke dewan, lantaran ada pesan khusus. Kalau ini tidak segera direspons, ke depan bisa terjadi di dinas-dinas lain. Bila itu terjadi, yang dirugikan tetap masyarakat Banten,” urainya.

Di akhir paparannya, Yhanu mengatakan ASN atau pejabat punya hak untuk mengundurkan diri, sehingga tidak perlu dipersalahkan.

Terlebih alasan mengundurkan dirinya karena sudah tidak nyaman dan merasa terintimidasi.

“Saya bukan membela 20 pejabat dinkes, saya sampaikan ini karena ini fenomena besar. Disaat pemprov tengah berperang melawan Covid-19, ternyata struktur organisasi di Pemprov bermasalah. Ini saya rasa gempa birokrasi di Banten, sehingga kita semua kaget. Gubernur harus Arif dan bijak menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Yhanu.
Ketua DPRD Banten Andra Soni, mengaku sudah menerima surat tembusan perihal pernyataan sikap pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten.

“Iya sudah saya terima. Tapi saat ini DPRD belum bisa menanggapi secara kelembagaan,” kata Andra kepada Radar Banten, Senin (31/5).

Sebagai Ketua DPRD Banten, Andra menilai sikap pengunduran diri pejabat eselon III dan IV di Dinkes Banten menjadi preseden buruk bagi sejarah Provinsi Banten.

“Yang pasti ini menjadi preseden buruk dan tidak baik buat kita semua, khususnya buat Pemprov Banten,” ungkapnya.

Politikus Gerindra asal Ciledug Kota Tangerang ini melanjutkan, di saat pemprov sedang diuji dengan kasus-kasus hukum di beberapa OPD yang saat berproses di Kejati Banten, namun disayangkan pejabat di Dinkes Banten justru mengambil sikap mengundurkan diri lantaran persoalan internal. Ia menilai adanya disharmoni di lingkungan Dinkes Banten.

“Apapun alasannya, saya tidak dapat membenarkan sikap yang diambil oleh para pejabat yang ada di lingkungan dinkes. Meskipun sangat memahami situasi yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Senada, Kepala BKD Banten Komarudin membenarkan bila surat pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya telah diterima BKD pada Senin (31/5). “Sudah saya terima suratnya,” kata Komarudin kepada wartawan.

Menurutnya, mundurnya ASN dari jabatannya merupakan hak pribadi. Akan tetapi ada proses yang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, tidak langsung memutuskan bekerja di luar kantor.

“Kalau mundur dari jabatan atau ASN itu hak ASN pribadinya. Sama dengan seseorang mau mendaftar ASN. Ini perlu proses,” ujarnya.

Untuk menindaklanjutinya, kata Komarudin, pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada 20 pejabat yang telah menyatakan sikap mengundurkan diri.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) enggan menyikapi surat pernyataan sikap para pejabat di Dinkes Banten tersebut.

“Akan kita tanggapi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Hingga Selasa (1/6) malam, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti masih bungkam terkait pernyataan 20 pejabat yang merupakan bawahannya tersebut. Padahal dalam pernyataan sikapnya, 20 pejabat menyampaikan kekecewaannya terhadap Ati yang tidak memberikan perlindungan pada anak buahnya, Lia Susanti, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Banten.

Kepada Radar Banten, Ati hanya menyampaikan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Banten awal Juni 2021 menunjukkan adanya kenaikan kasus baru. Bahkan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, penambahan kasus baru didominasi oleh klaster keluarga.

“Hari ini (kemarin) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berada di zona oranye, sementara enam daerah lainnya zona kuning,” kata Ati. (den/rb)

ADVERTISEMENT
Kejati Banten menahan dua tersangka dari perusahaan penyedia masker dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten, beberapa hari lalu. Satu tersangka lagi yang ditahan pejabat Dinkes Banten.

Surat pernyataan pengunduran diri 20 pejabat eselon III dan IV Dinkes Banten menjadi sorotan publik. Lantaran proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan masker tahun 2020 tengah viral. Tidak hanya di Banten namun juga di tingkat nasional.

Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy tertanggal 28 Mei 2021 menjadi viral, lantaran surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda Banten, Inspektorat Banten, Kepala Dinkes Banten dan Kepala BKD Banten.

Sontak saja, surat 20 pejabat itu memenuhi lini masa dan menjadi pembahasan liar netizen di medsos.

Pakar hukum dan kebijakan publik, Yhanu Setiawan kepada Radar Banten menyampaikan pendapat berbeda terkait pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten. Menurutnya, atmosfer perbincangan di medsos menjadi liar dan sebagian besar publik cenderung menganggap 20 pejabat ini lebay, penakut, dan lari dari tanggungjawab.

“Bagi saya bukan itu masalahnya, justru ini puncak gunung es. Ada suasana ketidaknyamanan, disharmoni di lingkungan pejabat Pemprov Banten. Dimana beberapa ASN merasa menjadi korban kebijakan pimpinannya. Ini masalah serius karena berdampak pada layanan publik. Jangan-jangan bukan hanya di dinkes,” katanya.

Dikatakan Yhanu, tidak ada kaitannya pengunduran diri pejabat dengan problem korupsi pengadaan masker. Karena proses hukum akan tetap jalan.

“Kalau persoalan hukum tidak ada alasan pejabat atau bukan pejabat, siapa pun yang terlibat persoalan kasus korupsi akan tetap diproses,” tegasnya.

Berdasarkan analisa Yhanu terhadap pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes, surat tersebut bukan permohonan mengundurkan diri, tapi pernyataan untuk mengundurkan diri karena kecewa terhadap kebijakan pimpinannya.

“Kalau permohonan, berarti mereka mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan jabatan yang diembannya. Ini lebih kepada pernyataan sikap sebagai bentuk perlawanan, bahkan pembangkangan karena dalam suratnya disebutkan mereka tidak akan masuk kantor hingga ada tanggapan. Mereka kecewa, merasa terintimidasi, merasa sebagai korban. Lalu mereka meminta tanggungjawab pimpinannya,” bebernya.

Apa yang terjadi saat ini di Pemprov Banten, lanjut Yhanu, menjadi pukulan keras bagi gubernur dan wakil gubernur, sebab pernyataan mengundurkan diri puluhan pejabat baru terjadi di Provinsi Banten.

“Sekali lagi ini puncak gunung es, mereka menyampaikan pernyataan sikap secara sadar, bahkan sangat sadar hukum karena ditandatangani di atas materai,” tegasnya.

Kendati begitu, Yhanu menyayangkan pernyataan sikap 20 pejabat ditembuskan ke DPRD. Menurutnya DPRD tidak ada kaitannya dalam persoalan ini.

“Saya menilai kenapa ini ditembuskan ke dewan, lantaran ada pesan khusus. Kalau ini tidak segera direspons, ke depan bisa terjadi di dinas-dinas lain. Bila itu terjadi, yang dirugikan tetap masyarakat Banten,” urainya.

Di akhir paparannya, Yhanu mengatakan ASN atau pejabat punya hak untuk mengundurkan diri, sehingga tidak perlu dipersalahkan.

Terlebih alasan mengundurkan dirinya karena sudah tidak nyaman dan merasa terintimidasi.

“Saya bukan membela 20 pejabat dinkes, saya sampaikan ini karena ini fenomena besar. Disaat pemprov tengah berperang melawan Covid-19, ternyata struktur organisasi di Pemprov bermasalah. Ini saya rasa gempa birokrasi di Banten, sehingga kita semua kaget. Gubernur harus Arif dan bijak menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Yhanu.
Ketua DPRD Banten Andra Soni, mengaku sudah menerima surat tembusan perihal pernyataan sikap pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten.

“Iya sudah saya terima. Tapi saat ini DPRD belum bisa menanggapi secara kelembagaan,” kata Andra kepada Radar Banten, Senin (31/5).

Sebagai Ketua DPRD Banten, Andra menilai sikap pengunduran diri pejabat eselon III dan IV di Dinkes Banten menjadi preseden buruk bagi sejarah Provinsi Banten.

“Yang pasti ini menjadi preseden buruk dan tidak baik buat kita semua, khususnya buat Pemprov Banten,” ungkapnya.

Politikus Gerindra asal Ciledug Kota Tangerang ini melanjutkan, di saat pemprov sedang diuji dengan kasus-kasus hukum di beberapa OPD yang saat berproses di Kejati Banten, namun disayangkan pejabat di Dinkes Banten justru mengambil sikap mengundurkan diri lantaran persoalan internal. Ia menilai adanya disharmoni di lingkungan Dinkes Banten.

“Apapun alasannya, saya tidak dapat membenarkan sikap yang diambil oleh para pejabat yang ada di lingkungan dinkes. Meskipun sangat memahami situasi yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Senada, Kepala BKD Banten Komarudin membenarkan bila surat pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya telah diterima BKD pada Senin (31/5). “Sudah saya terima suratnya,” kata Komarudin kepada wartawan.

Menurutnya, mundurnya ASN dari jabatannya merupakan hak pribadi. Akan tetapi ada proses yang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, tidak langsung memutuskan bekerja di luar kantor.

“Kalau mundur dari jabatan atau ASN itu hak ASN pribadinya. Sama dengan seseorang mau mendaftar ASN. Ini perlu proses,” ujarnya.

Untuk menindaklanjutinya, kata Komarudin, pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada 20 pejabat yang telah menyatakan sikap mengundurkan diri.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) enggan menyikapi surat pernyataan sikap para pejabat di Dinkes Banten tersebut.

“Akan kita tanggapi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Hingga Selasa (1/6) malam, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti masih bungkam terkait pernyataan 20 pejabat yang merupakan bawahannya tersebut. Padahal dalam pernyataan sikapnya, 20 pejabat menyampaikan kekecewaannya terhadap Ati yang tidak memberikan perlindungan pada anak buahnya, Lia Susanti, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Banten.

Kepada Radar Banten, Ati hanya menyampaikan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Banten awal Juni 2021 menunjukkan adanya kenaikan kasus baru. Bahkan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, penambahan kasus baru didominasi oleh klaster keluarga.

“Hari ini (kemarin) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berada di zona oranye, sementara enam daerah lainnya zona kuning,” kata Ati. (den/rb)

Tags: BantenProvinsi Banten
Share3Tweet2SendShare
Previous Post

Buntut Kasus Masker 20 Pejabat Dinkes Mundur, WH Akan Dalami Motifnya

Next Post

Hunting Foto di Kampung Pancasila, Cara JMSI Banten dan KOTRET Peringati Hari Pancasila

Related Posts

Wanita Islam Kota Serang Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan Hidroponik
Kota Serang

Wanita Islam Kota Serang Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan Hidroponik

kabarbanten.com
31 Oktober 2026
Seminar Untirta Ajak Pemuda Banten Berkontribusi dalam Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Banten

Seminar Untirta Ajak Pemuda Banten Berkontribusi dalam Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Kabar Banten
29 Oktober 2026
M Azzari Jayabaya Jadi Calon Tunggal Ketua Umum KADIN Banten
Banten

Menuju Muprov VII KADIN Banten, Amal Jayabaya Paparkan Program 2026–2031

kabarbanten.com
28 Oktober 2026
M Azzari Jayabaya Maju Jadi Ketua Umum KADIN Banten
Banten

M Azzari Jayabaya Maju Jadi Ketua Umum KADIN Banten

kabarbanten.com
27 Oktober 2026
STAI Syekh Manshur Gelar Bedah Buku Manajemen Cinta dan Mutu Pendidikan Islam
Pandeglang

STAI Syekh Manshur Gelar Bedah Buku Manajemen Cinta dan Mutu Pendidikan Islam

kabarbanten.com
22 September 2026
Andiara Aprilia Hikmat Dorong Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan di Banten
Banten

Andiara Aprilia Hikmat Dorong Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan di Banten

kabarbanten.com
3 Agustus 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


  • Trending
  • Comments
  • Latest
Daftar Nama 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Daftar Nama 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang

4 Februari 2025
M Azzari Jayabaya Maju Jadi Ketua Umum KADIN Banten

M Azzari Jayabaya Maju Jadi Ketua Umum KADIN Banten

27 Oktober 2026

Sambut Baik Konser Andrea Bocelli di Indonesia, Waketum ISNU: Perkuat Diplomasi Kebudayaan

23 Oktober 2026
Pesantren Berpotensi Besar Mendorong Kemandirian dan Kepemimpinan Perempuan

Pesantren Berpotensi Besar Mendorong Kemandirian dan Kepemimpinan Perempuan

10 November 2026
Tangerang Expo 2026, Bupati Maesyal Rasyid Dorong UMKM Naik Kelas

Tangerang Expo 2026, Bupati Maesyal Rasyid Dorong UMKM Naik Kelas

20 November 2026
Gus Hery Haryanto Azumi Dapat Restu dari KH Said Aqil Siroj Maju Ketua Umum PBNU

Terkait Pergantian Wapres, QUTB GLOBAL Minta Presiden Bebas Tentukan Pendamping

19 November 2026
Pilar Saga Ichsan Ungkap Prioritas Pembangunan Tangsel: Fokus Atasi Sampah, Banjir, Kemacetan hingga Penguatan SDM

Pilar Saga Ichsan Ungkap Prioritas Pembangunan Tangsel: Fokus Atasi Sampah, Banjir, Kemacetan hingga Penguatan SDM

17 November 2026
Pemkot Tangsel Raih Dua Penghargaan Kesehatan Nasional dari Kemenkes RI

Pemkot Tangsel Raih Dua Penghargaan Kesehatan Nasional dari Kemenkes RI

16 November 2026
Facebook Twitter Instagram TikTok
Kabarbanten.com

Disclaimer | Kode Etik | Privacy Policy |

Tentang Kami | Pedoman Media Siber 

 Contact

© 2020-2024 Kabarbanten.com. All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Tangerang
  • Banten
  • Nasional
  • Indeks Berita

© 2020-2024 Kabarbanten.com. All Rights Reserved