Surat pernyataan pengunduran diri 20 pejabat eselon III dan IV Dinkes Banten menjadi sorotan publik. Lantaran proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan masker tahun 2020 tengah viral. Tidak hanya di Banten namun juga di tingkat nasional.
Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy tertanggal 28 Mei 2021 menjadi viral, lantaran surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda Banten, Inspektorat Banten, Kepala Dinkes Banten dan Kepala BKD Banten.
Sontak saja, surat 20 pejabat itu memenuhi lini masa dan menjadi pembahasan liar netizen di medsos.
Pakar hukum dan kebijakan publik, Yhanu Setiawan kepada Radar Banten menyampaikan pendapat berbeda terkait pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten. Menurutnya, atmosfer perbincangan di medsos menjadi liar dan sebagian besar publik cenderung menganggap 20 pejabat ini lebay, penakut, dan lari dari tanggungjawab.
“Bagi saya bukan itu masalahnya, justru ini puncak gunung es. Ada suasana ketidaknyamanan, disharmoni di lingkungan pejabat Pemprov Banten. Dimana beberapa ASN merasa menjadi korban kebijakan pimpinannya. Ini masalah serius karena berdampak pada layanan publik. Jangan-jangan bukan hanya di dinkes,” katanya.
Dikatakan Yhanu, tidak ada kaitannya pengunduran diri pejabat dengan problem korupsi pengadaan masker. Karena proses hukum akan tetap jalan.
“Kalau persoalan hukum tidak ada alasan pejabat atau bukan pejabat, siapa pun yang terlibat persoalan kasus korupsi akan tetap diproses,” tegasnya.
Berdasarkan analisa Yhanu terhadap pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes, surat tersebut bukan permohonan mengundurkan diri, tapi pernyataan untuk mengundurkan diri karena kecewa terhadap kebijakan pimpinannya.
“Kalau permohonan, berarti mereka mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan jabatan yang diembannya. Ini lebih kepada pernyataan sikap sebagai bentuk perlawanan, bahkan pembangkangan karena dalam suratnya disebutkan mereka tidak akan masuk kantor hingga ada tanggapan. Mereka kecewa, merasa terintimidasi, merasa sebagai korban. Lalu mereka meminta tanggungjawab pimpinannya,” bebernya.
Apa yang terjadi saat ini di Pemprov Banten, lanjut Yhanu, menjadi pukulan keras bagi gubernur dan wakil gubernur, sebab pernyataan mengundurkan diri puluhan pejabat baru terjadi di Provinsi Banten.
“Sekali lagi ini puncak gunung es, mereka menyampaikan pernyataan sikap secara sadar, bahkan sangat sadar hukum karena ditandatangani di atas materai,” tegasnya.
Kendati begitu, Yhanu menyayangkan pernyataan sikap 20 pejabat ditembuskan ke DPRD. Menurutnya DPRD tidak ada kaitannya dalam persoalan ini.
“Saya menilai kenapa ini ditembuskan ke dewan, lantaran ada pesan khusus. Kalau ini tidak segera direspons, ke depan bisa terjadi di dinas-dinas lain. Bila itu terjadi, yang dirugikan tetap masyarakat Banten,” urainya.
Di akhir paparannya, Yhanu mengatakan ASN atau pejabat punya hak untuk mengundurkan diri, sehingga tidak perlu dipersalahkan.
Terlebih alasan mengundurkan dirinya karena sudah tidak nyaman dan merasa terintimidasi.
“Saya bukan membela 20 pejabat dinkes, saya sampaikan ini karena ini fenomena besar. Disaat pemprov tengah berperang melawan Covid-19, ternyata struktur organisasi di Pemprov bermasalah. Ini saya rasa gempa birokrasi di Banten, sehingga kita semua kaget. Gubernur harus Arif dan bijak menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Yhanu.
Ketua DPRD Banten Andra Soni, mengaku sudah menerima surat tembusan perihal pernyataan sikap pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten.
“Iya sudah saya terima. Tapi saat ini DPRD belum bisa menanggapi secara kelembagaan,” kata Andra kepada Radar Banten, Senin (31/5).
Sebagai Ketua DPRD Banten, Andra menilai sikap pengunduran diri pejabat eselon III dan IV di Dinkes Banten menjadi preseden buruk bagi sejarah Provinsi Banten.
“Yang pasti ini menjadi preseden buruk dan tidak baik buat kita semua, khususnya buat Pemprov Banten,” ungkapnya.
Politikus Gerindra asal Ciledug Kota Tangerang ini melanjutkan, di saat pemprov sedang diuji dengan kasus-kasus hukum di beberapa OPD yang saat berproses di Kejati Banten, namun disayangkan pejabat di Dinkes Banten justru mengambil sikap mengundurkan diri lantaran persoalan internal. Ia menilai adanya disharmoni di lingkungan Dinkes Banten.
“Apapun alasannya, saya tidak dapat membenarkan sikap yang diambil oleh para pejabat yang ada di lingkungan dinkes. Meskipun sangat memahami situasi yang terjadi saat ini,” pungkasnya.
Senada, Kepala BKD Banten Komarudin membenarkan bila surat pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya telah diterima BKD pada Senin (31/5). “Sudah saya terima suratnya,” kata Komarudin kepada wartawan.
Menurutnya, mundurnya ASN dari jabatannya merupakan hak pribadi. Akan tetapi ada proses yang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, tidak langsung memutuskan bekerja di luar kantor.
“Kalau mundur dari jabatan atau ASN itu hak ASN pribadinya. Sama dengan seseorang mau mendaftar ASN. Ini perlu proses,” ujarnya.
Untuk menindaklanjutinya, kata Komarudin, pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada 20 pejabat yang telah menyatakan sikap mengundurkan diri.
Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) enggan menyikapi surat pernyataan sikap para pejabat di Dinkes Banten tersebut.
“Akan kita tanggapi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Hingga Selasa (1/6) malam, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti masih bungkam terkait pernyataan 20 pejabat yang merupakan bawahannya tersebut. Padahal dalam pernyataan sikapnya, 20 pejabat menyampaikan kekecewaannya terhadap Ati yang tidak memberikan perlindungan pada anak buahnya, Lia Susanti, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Banten.
Kepada Radar Banten, Ati hanya menyampaikan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Banten awal Juni 2021 menunjukkan adanya kenaikan kasus baru. Bahkan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, penambahan kasus baru didominasi oleh klaster keluarga.
“Hari ini (kemarin) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berada di zona oranye, sementara enam daerah lainnya zona kuning,” kata Ati. (den/rb)
Surat pernyataan pengunduran diri 20 pejabat eselon III dan IV Dinkes Banten menjadi sorotan publik. Lantaran proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan masker tahun 2020 tengah viral. Tidak hanya di Banten namun juga di tingkat nasional.
Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy tertanggal 28 Mei 2021 menjadi viral, lantaran surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda Banten, Inspektorat Banten, Kepala Dinkes Banten dan Kepala BKD Banten.
Sontak saja, surat 20 pejabat itu memenuhi lini masa dan menjadi pembahasan liar netizen di medsos.
Pakar hukum dan kebijakan publik, Yhanu Setiawan kepada Radar Banten menyampaikan pendapat berbeda terkait pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten. Menurutnya, atmosfer perbincangan di medsos menjadi liar dan sebagian besar publik cenderung menganggap 20 pejabat ini lebay, penakut, dan lari dari tanggungjawab.
“Bagi saya bukan itu masalahnya, justru ini puncak gunung es. Ada suasana ketidaknyamanan, disharmoni di lingkungan pejabat Pemprov Banten. Dimana beberapa ASN merasa menjadi korban kebijakan pimpinannya. Ini masalah serius karena berdampak pada layanan publik. Jangan-jangan bukan hanya di dinkes,” katanya.
Dikatakan Yhanu, tidak ada kaitannya pengunduran diri pejabat dengan problem korupsi pengadaan masker. Karena proses hukum akan tetap jalan.
“Kalau persoalan hukum tidak ada alasan pejabat atau bukan pejabat, siapa pun yang terlibat persoalan kasus korupsi akan tetap diproses,” tegasnya.
Berdasarkan analisa Yhanu terhadap pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes, surat tersebut bukan permohonan mengundurkan diri, tapi pernyataan untuk mengundurkan diri karena kecewa terhadap kebijakan pimpinannya.
“Kalau permohonan, berarti mereka mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan jabatan yang diembannya. Ini lebih kepada pernyataan sikap sebagai bentuk perlawanan, bahkan pembangkangan karena dalam suratnya disebutkan mereka tidak akan masuk kantor hingga ada tanggapan. Mereka kecewa, merasa terintimidasi, merasa sebagai korban. Lalu mereka meminta tanggungjawab pimpinannya,” bebernya.
Apa yang terjadi saat ini di Pemprov Banten, lanjut Yhanu, menjadi pukulan keras bagi gubernur dan wakil gubernur, sebab pernyataan mengundurkan diri puluhan pejabat baru terjadi di Provinsi Banten.
“Sekali lagi ini puncak gunung es, mereka menyampaikan pernyataan sikap secara sadar, bahkan sangat sadar hukum karena ditandatangani di atas materai,” tegasnya.
Kendati begitu, Yhanu menyayangkan pernyataan sikap 20 pejabat ditembuskan ke DPRD. Menurutnya DPRD tidak ada kaitannya dalam persoalan ini.
“Saya menilai kenapa ini ditembuskan ke dewan, lantaran ada pesan khusus. Kalau ini tidak segera direspons, ke depan bisa terjadi di dinas-dinas lain. Bila itu terjadi, yang dirugikan tetap masyarakat Banten,” urainya.
Di akhir paparannya, Yhanu mengatakan ASN atau pejabat punya hak untuk mengundurkan diri, sehingga tidak perlu dipersalahkan.
Terlebih alasan mengundurkan dirinya karena sudah tidak nyaman dan merasa terintimidasi.
“Saya bukan membela 20 pejabat dinkes, saya sampaikan ini karena ini fenomena besar. Disaat pemprov tengah berperang melawan Covid-19, ternyata struktur organisasi di Pemprov bermasalah. Ini saya rasa gempa birokrasi di Banten, sehingga kita semua kaget. Gubernur harus Arif dan bijak menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Yhanu.
Ketua DPRD Banten Andra Soni, mengaku sudah menerima surat tembusan perihal pernyataan sikap pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten.
“Iya sudah saya terima. Tapi saat ini DPRD belum bisa menanggapi secara kelembagaan,” kata Andra kepada Radar Banten, Senin (31/5).
Sebagai Ketua DPRD Banten, Andra menilai sikap pengunduran diri pejabat eselon III dan IV di Dinkes Banten menjadi preseden buruk bagi sejarah Provinsi Banten.
“Yang pasti ini menjadi preseden buruk dan tidak baik buat kita semua, khususnya buat Pemprov Banten,” ungkapnya.
Politikus Gerindra asal Ciledug Kota Tangerang ini melanjutkan, di saat pemprov sedang diuji dengan kasus-kasus hukum di beberapa OPD yang saat berproses di Kejati Banten, namun disayangkan pejabat di Dinkes Banten justru mengambil sikap mengundurkan diri lantaran persoalan internal. Ia menilai adanya disharmoni di lingkungan Dinkes Banten.
“Apapun alasannya, saya tidak dapat membenarkan sikap yang diambil oleh para pejabat yang ada di lingkungan dinkes. Meskipun sangat memahami situasi yang terjadi saat ini,” pungkasnya.
Senada, Kepala BKD Banten Komarudin membenarkan bila surat pernyataan sikap 20 pejabat Dinkes Banten yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya telah diterima BKD pada Senin (31/5). “Sudah saya terima suratnya,” kata Komarudin kepada wartawan.
Menurutnya, mundurnya ASN dari jabatannya merupakan hak pribadi. Akan tetapi ada proses yang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, tidak langsung memutuskan bekerja di luar kantor.
“Kalau mundur dari jabatan atau ASN itu hak ASN pribadinya. Sama dengan seseorang mau mendaftar ASN. Ini perlu proses,” ujarnya.
Untuk menindaklanjutinya, kata Komarudin, pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada 20 pejabat yang telah menyatakan sikap mengundurkan diri.
Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) enggan menyikapi surat pernyataan sikap para pejabat di Dinkes Banten tersebut.
“Akan kita tanggapi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Hingga Selasa (1/6) malam, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti masih bungkam terkait pernyataan 20 pejabat yang merupakan bawahannya tersebut. Padahal dalam pernyataan sikapnya, 20 pejabat menyampaikan kekecewaannya terhadap Ati yang tidak memberikan perlindungan pada anak buahnya, Lia Susanti, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Banten.
Kepada Radar Banten, Ati hanya menyampaikan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Banten awal Juni 2021 menunjukkan adanya kenaikan kasus baru. Bahkan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, penambahan kasus baru didominasi oleh klaster keluarga.
“Hari ini (kemarin) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berada di zona oranye, sementara enam daerah lainnya zona kuning,” kata Ati. (den/rb)
