Desain Pos Lintas Batas Negara Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. (Sumber: Humas Kementerian PUPR)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Pembangunan PLBN ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia.
Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.
“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Basuki, dikutip dari laman pu.go.id, Rabu (30/12/2020)
PLBN Terpadu Serasan termasuk PLBN dengan kategori Laut, sehingga hanya dapat diakses melalui jalur perairan. Dari data yang ada jumlah pelintas PLBN Serasan sekitar 30 orang/minggu.
Namun, keberadaan PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.
Konstruksi PLBN Terpadu Serasan mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022.
Saat ini tengah dilakukan pekerjaan persiapan dan mobilisasi alat serta material antara lain tiang pancang, pasir, batu split, besi cor, dan alat batching plant dengan progres fisik kontrak tahun jamak (MYC) 3,45 persen atau 81,26 persen untuk Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas layanan PLBN dibangun berbagai fasilitas diantaranya gudang barang, gudang transit, mess, dan wisma pegawai. Kemudian juga kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, 4 rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air, dan bangunan penunjang lainnya.
Total nilai kontrak pembangunan PLBN Serasan sebesar Rp133,1 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2020-2021 (MYC).
Ke depan, pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. PLBN Serasan berjarak sekitar 536,61 kilometer dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang.
Pengembangan PLBN merupakan wujud nyata implementasi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja, melainkan juga di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan Nusantara, termasuk di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)
Desain Pos Lintas Batas Negara Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. (Sumber: Humas Kementerian PUPR)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Pembangunan PLBN ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia.
Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.
“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Basuki, dikutip dari laman pu.go.id, Rabu (30/12/2020)
PLBN Terpadu Serasan termasuk PLBN dengan kategori Laut, sehingga hanya dapat diakses melalui jalur perairan. Dari data yang ada jumlah pelintas PLBN Serasan sekitar 30 orang/minggu.
Namun, keberadaan PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.
Konstruksi PLBN Terpadu Serasan mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022.
Saat ini tengah dilakukan pekerjaan persiapan dan mobilisasi alat serta material antara lain tiang pancang, pasir, batu split, besi cor, dan alat batching plant dengan progres fisik kontrak tahun jamak (MYC) 3,45 persen atau 81,26 persen untuk Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas layanan PLBN dibangun berbagai fasilitas diantaranya gudang barang, gudang transit, mess, dan wisma pegawai. Kemudian juga kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, 4 rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air, dan bangunan penunjang lainnya.
Total nilai kontrak pembangunan PLBN Serasan sebesar Rp133,1 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2020-2021 (MYC).
Ke depan, pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. PLBN Serasan berjarak sekitar 536,61 kilometer dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang.
Pengembangan PLBN merupakan wujud nyata implementasi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja, melainkan juga di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan Nusantara, termasuk di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)
