Menteri BUMN Erick Thohir saat mendampingi Presiden Jokowi menghadiri pertemuan WEF, Rabu (25/11), secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, menyampaikan bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia konsisten melakukan tiga hal. Hal tersebut disampaikannya dalam World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/11).
Pertama, kata Erick, pemerintah fokus pada penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dalam penanganan COVID-19. Kedua, penyediaan pekerjaan. Ketiga, pembukaan lapangan kerja untuk masa yang akan datang.
“Karena itu program kerjanya ada tiga (yang) tadi saya sampaikan, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Berkembang,” ujar Erick dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Untuk Program Indonesia Sehat, Erick menjelaskan, dalam penanganan pandemi pemerintah selalu memprioritaskan kesehatan sebagai acuan utama.
“Kita jelaskan, kita juga melakukan standarisasi daripada pengobatan, kita juga mencari solusi untuk vaksin, agar vaksin ini juga bisa menekan kematian dan juga menekan penularan. Itu kita lakukan dengan konsisten,” ujarnya.
Pada Program Indonesia Bekerja, lanjut Erick, pemerintah terus hadir dalam memberikan kemudahan serta memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa tetap bekerja. Hal itu dilakukan melalui pemberian berbagai bantuan maupun stimulus, seperti bantuan sosial, subsidi upah/gaji, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan program lainnya.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menjadikan momentum krisis saat ini sebagai pijakan atau loncatan ke depan.
“Kita tidak bisa berdiam diri, karena itu investasi yang dilakukan apakah tadi pembangunan infrastruktur, pembangunan percepatan dari kawasan industri, kawasan wisata, food estate, dan lain-lain, ini menjadi bagian terpenting. Ini bagian dari kita menyelaraskan program jangka panjang pemerintah,” kata Erick.
Forum ini merupakan rangkaian Country Strategy Dialogue dari WEF yang mempertemukan pemerintah suatu negara dengan para pelaku bisnis global. Forum ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait serta diikuti oleh lebih dari 43 CEO dari 20 negara.
Disampaikan Menteri BUMN, dalam pertemuan banyak mengemuka pertanyaan mengenai investasi dari para CEO. Menanggapi hal tersebut, Erick menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sangat mendukung investasi yang akan dilakukan di Indonesia, baik oleh investor dari dalam maupun luar negeri.
Indonesia, imbuhnya, tetap solid dalam penegakan hukum. “Omnibus Law atau Program Cipta Kerja ini dilakukan untuk mendukung daripada percepatan pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Erick.
Erick juga menjelaskan saat ini Indonesia sedang membuat Sovereign Wealth Fund (SWF). Ia memastikan pengelolaan SWF ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. SWF ini, imbuhnya, juga digunakan untuk percepatan proyek-proyek strategis pemerintah.
“Saat ini kita sedang membuat Sovereign Wealth Fund, yang tidak mau juga disamakan dengan 1MDB (1Malaysia Development Berhad), yang tentu kasus-kasus ini sudah terjadi. Kita lakukan Sovereign Wealth Fund ini juga untuk percepatan proyek-proyek strategis daripada pemerintah itu sendiri,” tegasnya. (SLN/UN)
Menteri BUMN Erick Thohir saat mendampingi Presiden Jokowi menghadiri pertemuan WEF, Rabu (25/11), secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, menyampaikan bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia konsisten melakukan tiga hal. Hal tersebut disampaikannya dalam World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/11).
Pertama, kata Erick, pemerintah fokus pada penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dalam penanganan COVID-19. Kedua, penyediaan pekerjaan. Ketiga, pembukaan lapangan kerja untuk masa yang akan datang.
“Karena itu program kerjanya ada tiga (yang) tadi saya sampaikan, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Berkembang,” ujar Erick dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Untuk Program Indonesia Sehat, Erick menjelaskan, dalam penanganan pandemi pemerintah selalu memprioritaskan kesehatan sebagai acuan utama.
“Kita jelaskan, kita juga melakukan standarisasi daripada pengobatan, kita juga mencari solusi untuk vaksin, agar vaksin ini juga bisa menekan kematian dan juga menekan penularan. Itu kita lakukan dengan konsisten,” ujarnya.
Pada Program Indonesia Bekerja, lanjut Erick, pemerintah terus hadir dalam memberikan kemudahan serta memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa tetap bekerja. Hal itu dilakukan melalui pemberian berbagai bantuan maupun stimulus, seperti bantuan sosial, subsidi upah/gaji, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan program lainnya.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menjadikan momentum krisis saat ini sebagai pijakan atau loncatan ke depan.
“Kita tidak bisa berdiam diri, karena itu investasi yang dilakukan apakah tadi pembangunan infrastruktur, pembangunan percepatan dari kawasan industri, kawasan wisata, food estate, dan lain-lain, ini menjadi bagian terpenting. Ini bagian dari kita menyelaraskan program jangka panjang pemerintah,” kata Erick.
Forum ini merupakan rangkaian Country Strategy Dialogue dari WEF yang mempertemukan pemerintah suatu negara dengan para pelaku bisnis global. Forum ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait serta diikuti oleh lebih dari 43 CEO dari 20 negara.
Disampaikan Menteri BUMN, dalam pertemuan banyak mengemuka pertanyaan mengenai investasi dari para CEO. Menanggapi hal tersebut, Erick menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sangat mendukung investasi yang akan dilakukan di Indonesia, baik oleh investor dari dalam maupun luar negeri.
Indonesia, imbuhnya, tetap solid dalam penegakan hukum. “Omnibus Law atau Program Cipta Kerja ini dilakukan untuk mendukung daripada percepatan pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Erick.
Erick juga menjelaskan saat ini Indonesia sedang membuat Sovereign Wealth Fund (SWF). Ia memastikan pengelolaan SWF ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. SWF ini, imbuhnya, juga digunakan untuk percepatan proyek-proyek strategis pemerintah.
“Saat ini kita sedang membuat Sovereign Wealth Fund, yang tidak mau juga disamakan dengan 1MDB (1Malaysia Development Berhad), yang tentu kasus-kasus ini sudah terjadi. Kita lakukan Sovereign Wealth Fund ini juga untuk percepatan proyek-proyek strategis daripada pemerintah itu sendiri,” tegasnya. (SLN/UN)
