SERANG – Ratusan masa aksi tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang Raya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa perwakilan dari 14 universitas di Banten, meminta kejati bersikap profesional dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi, seperti, korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Banten, dana hibah pondok pesantren (ponpes) dan pengadaan lahan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Lebak.
Sekadar diketahui, di Provinsi Banten saat ini ada tiga kasus korupsi yang tengah ditangani Kejati Banten. Yakni, korupsi dana hibah ponpes sebesar Rp117,78 miliar yang seharusnya disalurkan secara utuh kepada 3.926 ponpes. Kemudian, kasus korupsi pengadaan masker Dinkes Banten, sebesar Rp1,68 miliar, terakhir kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping sebesar Rp850 juta. Koordinator lapangan (Korlap) Pirdian mengatakan, aksi tersebut bukan untuk menuntut Kejati Banten. Melainkan lebih kepada penguatan kepada Kejati Banten agar bisa secara professional mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten.
“Kami menginginkan Kejati Banten profesional dalam menangani tiga kasus korupsi, jangan pilih kasih harus segera dituntaskan, karena saat ini Banten sedang darurat korupsi,” katanya saat diwawancarai di sela-sela aksi, Rabu (2/6). Namun, pada aksi tersebut, massa aksi lebih mentitik beratkan terhadap kasus korupsi dana hibah ponpes.
Pirdian mengatakan, dengan adanya kasus korupsi dana hibah ponpes tentunya sangat membuat hancur marwah para ulama dan santri yang ada di Provinsi Banten.
“Yang seharusnya para ulama kita hormati ini malah dengan keji dikibuli dan dikebiri haknya oleh para oknum yang seenaknya memperkaya diri, kasus ini perbuatan yang sangat keji,” ujarnya. Ia juga mengatakan, kasus ini tidak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Banten, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten, tim evaluasi pengadaan hibah, dan juga Forum Silahturrahmi Pondok Pesantren (FSPP) sebagai penyalur dana hibah.
Menurutnya, semuanya memiliki peran masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Ditambah lagi lalainya pengawasan dari DPRD Provinsi Banten, membuat tindak pidana korupsi ini menjadi semakin mulus dan semakin mudah dilakukan.
“Kami bertanya-tanya, bagaimana bisa Provinsi Banten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten, ini seolah-olah menjadi kontradiksi dengan kondisi sekarang ini,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, aliansi BEM Serang Raya mendesak pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Banten agar, menegakan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menjunjung tinggi asas integritas, profesionalitas dan proposionalitas dalam penyelesaian kasus. Dalam penegakan hukum tidak melihat latar belakang organisasi, status (politik, sosial dan ekonomi) ataupun para terduga kasus korupsi ini. Lalu, mengungkap dan menangkap aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi ini, terakhir mempublikasikan setiap proses hukum yang sedang dijalankan. (mg-7)
SERANG – Ratusan masa aksi tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang Raya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa perwakilan dari 14 universitas di Banten, meminta kejati bersikap profesional dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi, seperti, korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Banten, dana hibah pondok pesantren (ponpes) dan pengadaan lahan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Lebak.
Sekadar diketahui, di Provinsi Banten saat ini ada tiga kasus korupsi yang tengah ditangani Kejati Banten. Yakni, korupsi dana hibah ponpes sebesar Rp117,78 miliar yang seharusnya disalurkan secara utuh kepada 3.926 ponpes. Kemudian, kasus korupsi pengadaan masker Dinkes Banten, sebesar Rp1,68 miliar, terakhir kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping sebesar Rp850 juta. Koordinator lapangan (Korlap) Pirdian mengatakan, aksi tersebut bukan untuk menuntut Kejati Banten. Melainkan lebih kepada penguatan kepada Kejati Banten agar bisa secara professional mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten.
“Kami menginginkan Kejati Banten profesional dalam menangani tiga kasus korupsi, jangan pilih kasih harus segera dituntaskan, karena saat ini Banten sedang darurat korupsi,” katanya saat diwawancarai di sela-sela aksi, Rabu (2/6). Namun, pada aksi tersebut, massa aksi lebih mentitik beratkan terhadap kasus korupsi dana hibah ponpes.
Pirdian mengatakan, dengan adanya kasus korupsi dana hibah ponpes tentunya sangat membuat hancur marwah para ulama dan santri yang ada di Provinsi Banten.
“Yang seharusnya para ulama kita hormati ini malah dengan keji dikibuli dan dikebiri haknya oleh para oknum yang seenaknya memperkaya diri, kasus ini perbuatan yang sangat keji,” ujarnya. Ia juga mengatakan, kasus ini tidak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Banten, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten, tim evaluasi pengadaan hibah, dan juga Forum Silahturrahmi Pondok Pesantren (FSPP) sebagai penyalur dana hibah.
Menurutnya, semuanya memiliki peran masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Ditambah lagi lalainya pengawasan dari DPRD Provinsi Banten, membuat tindak pidana korupsi ini menjadi semakin mulus dan semakin mudah dilakukan.
“Kami bertanya-tanya, bagaimana bisa Provinsi Banten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten, ini seolah-olah menjadi kontradiksi dengan kondisi sekarang ini,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, aliansi BEM Serang Raya mendesak pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Banten agar, menegakan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menjunjung tinggi asas integritas, profesionalitas dan proposionalitas dalam penyelesaian kasus. Dalam penegakan hukum tidak melihat latar belakang organisasi, status (politik, sosial dan ekonomi) ataupun para terduga kasus korupsi ini. Lalu, mengungkap dan menangkap aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi ini, terakhir mempublikasikan setiap proses hukum yang sedang dijalankan. (mg-7)
