Stafsus Presiden Billy Mambrasar mendampingi Mendikbud Nadiem Makarim melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat, Kamis (11/02/2021). (Foto: Tim Stafsus Presiden Billy Mambrasar)
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Anwar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kampung adat dan kampung wisata Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Kamis (11/02/2021).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Nadiem di Provinsi Papua Barat, sejak Rabu (10/02/2021).
“Ini merupakan kunjungan pertama Mas Menteri ke Tanah Papua, dan beliau memilih Sorong, Papua Barat, sebagai pijakan kaki pertamanya, dan bertemu dengan masyarakat Suku Moi, sebagai suku dari ratusan suku Papua lainnya, yang pertama beliau ajak diskusi,” ujar Billy Mambrasar yang juga merupakan putra asli Papua asal Biak.
Adapun kampung Malaumkarta terletak di Distrik Makbon, yang berjarak sekitar hampir 40 kilometer dari Kota Sorong, yang dapat ditempuh melalui jalur darat. Kampung ini merupakan tempat tinggal dari Suku Moi, yang merupakan suku asli pemilik hak ulayat, di hampir sebagian besar wilayah Kota dan Kabupaten Sorong.
Dalam kunjungan tersebut, Mendikbud menampung aspirasi dari kepala perwakilan adat Suku Moi, yang berasal dari berbagai Sub Suku Moi, terkait pelestarian budaya dan bahasa suku-suku asli di Papua. Beberapa aspirasi diantaranya adalah Pendirian SMK Pariwisata dan Perikanan di wilayah Malaumkarta, Distrik Makbon, dan upaya untuk melestarikan bahasa-bahasa asli Suku Moi dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.
Terkait aspirasi tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa kementeriannya telah berupaya penuh melakukan usaha-usaha pelestarian budaya dan bahasa di Tanah Papua, seperti memberikan kesempatan kepada suku dengan berbagai adat dan istiadatnya untuk dapat tampil dan memamerkan kebudayaannya, termasuk memberikan insentif bagi pelestariannya juga.
Berbagai program tersebut diluncurkan lewat Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), yang dikelola oleh Kemendikbud di bawah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.
Nadiem berharap Masyarakat Adat Suku Moi dapat memanfaatkan keberadaan badan tersebut semaksimal mungkin dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya suku Moi. Harapan ini juga disampaikannya kepada seluruh suku dan adat istiadat lain yang ada di Tanah Papua.
Sementara itu, Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga selalu menekankan pentingnya masyarakat adat dalam pembangunan di Tanah Papua.
“Pak Jokowi sendiri, saat mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dan juga melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menekankan pentingnya masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan maupun dalam proses perizinan,” ujar Billy.
Pada kesempatan itu, Stafsus Presiden yang juga pernah menempuh studi di luar negeri melalui program beasiswa itu memberikan motivasi kepada anak-anak muda Suku Moi untuk terus semangat belajar dan mewujudkan cita-citanya setinggi mungkin.
“Kalau perlu sekolah hingga berbagai negara di seluruh dunia, tapi ingat, jangan lupa adat istiadat dan budaya kita sebagai anak asli Papua dan juga sebagai anak Indonesia,” ujarnya.
Apresiasi Perubahan Sistem Dana BOS
Selain kunjungan ke kampung Malaumkarta, dalam rangkaian kunkernya Mendikbud Nadiem Makarim didampingi Stafsus Presiden Billy Mambrasar juga mengunjungi sejumlah sekolah di Kota Sorong.
Dalam kunjungan tersebut, Nadiem mengungkapkan bahwa mulai tahun 2021 besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler antardaerah tidak lagi sama. Dana BOS nantinya akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
“Dengan berlakunya prosedur yang baru ini, maka berdasarkan hitungan kami untuk Kota dan Kabupaten Sorong Dana BOS akan bertambah kira-kira 30 persen dari jumlah yang selama ini telah diterima,” ujar Nadiem.
Menanggapi hal tersebut, Billy memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Kemdikbud untuk mengubah sistem Dana BOS tersebut, dengan mengikuti Indeks Kemahalan tiap daerah dan provinsi.
Billy menambahkan, perbedaan harga antara Tanah Papua dan wilayah lain di Papua membuat berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan dalam bidang pendidikan juga akan lebih mahal. Oleh sebab itu, ia menilai, langkah yang diambil ini merupakan langkah yang sangat tepat.
“Pak Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya ini memprioritaskan pembangunan Papua pada manusianya. Oleh sebab itu, dalam perancangan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, arahan utamanya adalah mendorong pembangunan manusia, khususnya Orang Asli Papua, melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan,” ujarnya.
Menurut Billy, saat ini Desk Papua yang berada di Bappenas tengah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan menjadi acuan penyusunan program dan anggaran kerja lintas kementerian dan lembaga dan program-program di bidang pendidikan termasuk yang sedang didorong dan digodok di dalamnya.
“Harapan saya adalah dengan adanya dana dan penganggaran juga dari otsus (otonomi khusus), yang sebagian besar diperuntukan untuk pendidikan, maka percepatan dan pemerataan pendidikan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya Masyarakat Asli Papua,” pungkas Stafsus Presiden Billy Mambrasar. (TIM STAFSUS PRESIDEN BILLY MAMBRASAR/UN)
