Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020). (Foto: Humas/Rahmat)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat secara bertahap, yang dimulai dengan tenaga kesehatan (nakes).
“Tahap yang pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan,” ujarnya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (29/12/2020).
Disampaikan Budi, Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan vaksinasi ini.
“Ini harus dilakukan di seluruh Indonesia berbarengan karena siapapun dia tenaga kerja tenaga kesehatan ini, baik dia berlokasi di Aceh, berlokasi di Jogja, berlokasi di Papua mereka adalah sama-sama garda terdepan yang paling penting untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini,” ujar Budi mengutip arahan Presiden.
Tahap kedua, disampaikan Menkes, akan dilakukan vaksinasi kepada petugas publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang.
Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lanjut usia, di atas 60 tahun, yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum.
Namun, diungkapkan Budi, diperlukan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun.
Vaksin Sinovac yang diuji klinis yang dilakukan di Turki dan Brazil diberikan juga ke kelompok usia di atas 60 tahun. Namun uji klinis tahap 3 vaksin tersebut yang dilakukan di Bandung diberikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.
“Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), secara scientific memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diuji klinis tiga-kan di Bandung,” ujar Budi.
Untuk itu, imbuh Budi, pihaknya sudah berbicara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengkoordinasikan hal ini sehingga nanti BPOM akan melengkapi data sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin.
“Sesudah ada konfirmasi dari BPOM bahwa vaksin ini bisa digunakan di lansia, masuk (vaksinasi) ke lansia,” imbuhnya.
Ditambahkan Budi, terdapat empat jenis vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia.
“Otomatis keragaman itu akan ada. Karena sebagian besar vaksin kita akan datang mungkin sekitar semester kedua atau akhir kuartal kedua 2021, itu sebabnya kenapa kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang karena kita ingin memastikan bahwa semua data scientific mengenai pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah merasa yakin,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Menkes juga menegaskan bahwa vaksinasi akan dimulai sesudah ada persetujuan atau emergency use authorization dari BPOM. Ditambahkannya, BPOM sudah bekerja sama baik dengan Kementerian Kesehatan serta berkomunikasi dengan otoritas di Turki, Brazil, dan juga Cina.
“Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada kaidah ilmiah,” pungkas Menkes Budi Gunadi Sadikin. (FID/UN)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020). (Foto: Humas/Rahmat)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat secara bertahap, yang dimulai dengan tenaga kesehatan (nakes).
“Tahap yang pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan,” ujarnya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (29/12/2020).
Disampaikan Budi, Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan vaksinasi ini.
“Ini harus dilakukan di seluruh Indonesia berbarengan karena siapapun dia tenaga kerja tenaga kesehatan ini, baik dia berlokasi di Aceh, berlokasi di Jogja, berlokasi di Papua mereka adalah sama-sama garda terdepan yang paling penting untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini,” ujar Budi mengutip arahan Presiden.
Tahap kedua, disampaikan Menkes, akan dilakukan vaksinasi kepada petugas publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang.
Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lanjut usia, di atas 60 tahun, yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum.
Namun, diungkapkan Budi, diperlukan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun.
Vaksin Sinovac yang diuji klinis yang dilakukan di Turki dan Brazil diberikan juga ke kelompok usia di atas 60 tahun. Namun uji klinis tahap 3 vaksin tersebut yang dilakukan di Bandung diberikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.
“Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), secara scientific memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diuji klinis tiga-kan di Bandung,” ujar Budi.
Untuk itu, imbuh Budi, pihaknya sudah berbicara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengkoordinasikan hal ini sehingga nanti BPOM akan melengkapi data sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin.
“Sesudah ada konfirmasi dari BPOM bahwa vaksin ini bisa digunakan di lansia, masuk (vaksinasi) ke lansia,” imbuhnya.
Ditambahkan Budi, terdapat empat jenis vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia.
“Otomatis keragaman itu akan ada. Karena sebagian besar vaksin kita akan datang mungkin sekitar semester kedua atau akhir kuartal kedua 2021, itu sebabnya kenapa kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang karena kita ingin memastikan bahwa semua data scientific mengenai pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah merasa yakin,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Menkes juga menegaskan bahwa vaksinasi akan dimulai sesudah ada persetujuan atau emergency use authorization dari BPOM. Ditambahkannya, BPOM sudah bekerja sama baik dengan Kementerian Kesehatan serta berkomunikasi dengan otoritas di Turki, Brazil, dan juga Cina.
“Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada kaidah ilmiah,” pungkas Menkes Budi Gunadi Sadikin. (FID/UN)
