Raker Komisi II DPR RI dengan Setkab membahas mengenai Aset-Aset Negara dan Kinerja Kelembagaan, Senin (07/12/2020), di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)
Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) menyampaikan, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun Anggaran 2020 saat ini mencapai 81,46 persen. Namun, realisasi tersebut belum termasuk sejumlah pekerjaan yang belum dilaporkan.
Hal tersebut disampaikan Waseskab dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas mengenai Aset-Aset Negara dan Kinerja Kelembagaan Sekretariat Kabinet, Senin (07/12/2020), di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta.
“Realisasi tersebut belum memperhitungkan beberapa pekerjaan yang sudah dikontrakkan sampai dengan akhir tahun 2020. Dengan demikian, nantinya realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2020 akan lebih optimal pada angka 90 persen atau lebih,” ujar Waseskab.
Pada tahun anggaran 2020, Setkab mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp296,6 miliar. Setelah dilakukan realokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp45,6 miliar, maka pagu anggaran Setkab berdasarkan APBN-P menjadi sebesar Rp251 miliar.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan dua program, yaitu Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.
Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, disampaikan Waseskab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dan Setkab kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sekretariat Kabinet mendapatkan opini WTP tersebut secara berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019,” ujarnya di hadapan anggota Komisi II DPR yang hadir secara fisik dan virtual.
Di bidang pelaksanaan reformasi birokrasi, ujarnya, Setkab sejak tahun 2017 memperoleh predikat A (memuaskan) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Selain itu, berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan KemenpanRB, Setkab juga mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik dengan kategori A- (sangat baik) pada tahun 2019
“Dengan indeks tersebut, unit pelayanan publik Sekretariat Kabinet dinilai telah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” papar Ratih.
Waseskab juga menyampaikan, dalam hal keterbukaan informasi publik, Setkab menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik dengan kualifikasi “Menuju Informatif” dengan perolehan nilai 80,35 melalui pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2019.
Pengelolaan Aset Negara
Pada kesempatan tersebut, Waseskab juga menyampaikan mengenai pengelolaan aset-aset negara yang ada di Sekretariat Kabinet.
Aset Setkab berupa Barang Milik Negara (BMN) per 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 76,5 miliar. Barang-barang milik negara tersebut terdiri dari perawatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dan aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
Ratih menambahkan, saat ini Sekretariat Kabinet menempati gedung kantor yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara.
“Dengan demikian, dalam daftar aset milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet tidak terdapat aset berupa tanah dan bangunan,” ujarnya.
Mengakhiri penjelasannya, Waseskab menyampaikan, Setkab akan melakukan proses penghapusan terhadap aset tetap, seperti inventaris peralatan dan mesin, yang tidak dapat dipergunakan karena dalam kondisi rusak berat.
“Aset tetap yang tidak digunakan ini sedang dalam proses penghapusan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya akan dihapus dari daftar aset BMN Sekretariat Kabinet,” pungkas Waseskab Ratih Nurdiati. (RF/UN)
Lihat postingan ini di Instagram
