Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 telah siap diselenggarakan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie yang didampingi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan saat menerima kunjungan spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel pada Selasa, (23/01).
“Pemilu serentak 2024 adalah momen penting bagi demokrasi kita. Saya menyadari betul tanggung jawab besar diemban kota kami dalam memastikan Pemilu yang aman, lancar dan transparan,” ucapnya.
Tentunya kata Benyamin, kunjungan ini sangatlah berharga untuk memastikan dan menunjukkan bahwa Tangerang Selatan siap menyelenggarakan Pemilu serentak.
“Kesempatan kami untuk menunjukkan kesiapan kami. Dan mendapatkan masukan dari komisi dua DPR RI dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya.
Kesiapan itu kata Benyamin, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penyiapan logistik pemilu hingga pelatihan para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu serentak.
“Kami juga fokus dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan muda dan kaum perempuan agar lebih aktif dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” katanya.
Benyamin juga berkomitmen dengan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan seluruh lembaga lainnya, untuk memastikan setiap tahapannya dijalankan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.
“Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang mungkin saja terjadi,” terangnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Endro Siswantoro Yahman terkait tingkat partisipasi pemilih yang harus semakin ditingkatkan. Terutama pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penggunaan hak pilih untuk kemajuan bangsa.
“Meningkatnya Golput (Golongan putih) itu karena masyarakat tidak paham dan belum sadar kegunaan memilih untuk nasib lima tahun ke depan,” ucapnya.
Oleh karenanya, kesadaran dan pendidikan politik ke masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk terus disosialisasikan dan diberikan pemahaman.
“Jadi untuk mencegah angka golput perlu proses penyadaran, dan perlunya pendidikan politik bagaimana menyatukan hak pilih dengan nasib yang bersangkutan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Bahkan, direncanakan pula pembuatan regulasi agar pada pelaksanaan pemilu nanti, para karyawan yang memiliki hak pilih mendapatkan libur untuk bisa dimanfaatkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). (fid)
