Presiden Jokowi saat menghadiri KTT G20 (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Presiden Joko Widodo, Minggu (22/11) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Sesi II secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang mengusung tema “Membangun Masa Depan yang Inklusif, berkelanjutan, dan Berketahanan” ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menlu Retno Marsudi usai pertemuan mengungkapkan, di dalam pidatonya pada KTT G20 Sesi II ini, Presiden menyatakan pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi semua negara untuk melakukan introspeksi, bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi namun juga untuk bangkit dan tumbuh lebih kokoh.
Pemulihan dan bangkit dari pandemi tersebut hanya bisa diwujudkan dengan visi, aksi, dan perubahan yang besar. “Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan yang besar. Big vision, big action, and big transformation,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden.
Presiden menyampaikan, Indonesia juga ingin melakukan transformasi yang besar menuju ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. “Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Geliat pemulihan ekonomi tidak lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan,” kutip Menlu.
Mengutip World Economic Forum (WEF), Presiden mengatakan potensi ekonomi hijau sangat besar, dengan peluang bisnis mencapai nilai sebesar US$10,1 triliun dan dapat menciptakan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030.
“Indonesia telah melakukan berbagai terobosan, antara lain dengan memanfaatkan biodiesel B30, akan melakukan uji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang akan menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, dan juga melakukan pemasangan ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTs) Atap di sektor rumah tangga,” kutip Menlu.
Kepada peserta KTT, Presiden juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan pembentukan dana rehabilitasi lingkungan.
“Undang-Undang Omnibus Law ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim,” kutip Menlu.
Di bagian akhir pernyataannya, Presiden menyampaikan pemulihan bersama secara lebih kuat memerlukan visi, aksi, dan transformasi yang besar. “Recovering together and stronger memerlukan visi, aksi, dan transformasi yang besar. Inilah yang harus dilakukan oleh negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. An inclusive, sustainable, and resilient future,” kutip Menlu.
Dalam pertemuan KTT G20 hari kedua ini dibahas upaya penciptaan masa depan yang lebih baik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi digital.
Selain itu dibahas juga mengenai pengendalian perubahan iklim dan kerja sama internasional mengenai lingkungan, terumbu karang, degradasi lahan, ketahanan pangan, dan air. (UN)
Presiden Jokowi saat menghadiri KTT G20 (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Presiden Joko Widodo, Minggu (22/11) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Sesi II secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang mengusung tema “Membangun Masa Depan yang Inklusif, berkelanjutan, dan Berketahanan” ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menlu Retno Marsudi usai pertemuan mengungkapkan, di dalam pidatonya pada KTT G20 Sesi II ini, Presiden menyatakan pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi semua negara untuk melakukan introspeksi, bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi namun juga untuk bangkit dan tumbuh lebih kokoh.
Pemulihan dan bangkit dari pandemi tersebut hanya bisa diwujudkan dengan visi, aksi, dan perubahan yang besar. “Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan yang besar. Big vision, big action, and big transformation,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden.
Presiden menyampaikan, Indonesia juga ingin melakukan transformasi yang besar menuju ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. “Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Geliat pemulihan ekonomi tidak lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan,” kutip Menlu.
Mengutip World Economic Forum (WEF), Presiden mengatakan potensi ekonomi hijau sangat besar, dengan peluang bisnis mencapai nilai sebesar US$10,1 triliun dan dapat menciptakan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030.
“Indonesia telah melakukan berbagai terobosan, antara lain dengan memanfaatkan biodiesel B30, akan melakukan uji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang akan menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, dan juga melakukan pemasangan ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTs) Atap di sektor rumah tangga,” kutip Menlu.
Kepada peserta KTT, Presiden juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan pembentukan dana rehabilitasi lingkungan.
“Undang-Undang Omnibus Law ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim,” kutip Menlu.
Di bagian akhir pernyataannya, Presiden menyampaikan pemulihan bersama secara lebih kuat memerlukan visi, aksi, dan transformasi yang besar. “Recovering together and stronger memerlukan visi, aksi, dan transformasi yang besar. Inilah yang harus dilakukan oleh negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. An inclusive, sustainable, and resilient future,” kutip Menlu.
Dalam pertemuan KTT G20 hari kedua ini dibahas upaya penciptaan masa depan yang lebih baik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi digital.
Selain itu dibahas juga mengenai pengendalian perubahan iklim dan kerja sama internasional mengenai lingkungan, terumbu karang, degradasi lahan, ketahanan pangan, dan air. (UN)
