Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Senin (09/08/2021), di Jakarta. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden menekankan, keberadaan Sistem OSS ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Pada sistem ini, izin usaha akan disesuaikan dengan risikonya dan untuk jenis usaha berisiko rendah hanya membutuhkan perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau Nomor Induk Berusaha dari OSS,” ujarnya.
Presiden meminta jajaran terkait mulai dari Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota untuk disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden juga menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.
“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat, ini yang akan saya ikuti. Kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar akan meningkat di negara kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meyakinkan para pengusaha dan investor dari dalam maupun luar negeri serta pelaku UMKM maupun pengusaha besar untuk memanfaatkan layanan yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya, agar meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.
“Sekali lagi saya tegaskan, reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah; mendorong lebih banyak wirausahawan baru; mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal; dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” tandas Presiden.
Dalam laporannya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembangunan OSS ini dilakukan sejak Maret 2021. Terdapat 18 Kementerian/Lembaga yang tergabung ke dalam sistem ini.
OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
“Aplikasi ini menghubungkan ada empat. Satu aplikasi ruang lingkupnya yaitu untuk kabupaten/kota, yang kedua aplikasi untuk ruang lingkup provinsi, yang ketiga aplikasi untuk kementerian/lembaga, dan yang keempat itu adalah aplikasi yang ada di pusat, di Kementerian Investasi sebagai terminal yang akan menghubungkan,” ujar Bahlil.
Pada acara peluncuran ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Keuangan tentang Upaya Peningkatan Investasi dan Penerimaan Negara serta Penguatan Kelembagaan. (TGH/UN)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Senin (09/08/2021), di Jakarta. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden menekankan, keberadaan Sistem OSS ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Pada sistem ini, izin usaha akan disesuaikan dengan risikonya dan untuk jenis usaha berisiko rendah hanya membutuhkan perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau Nomor Induk Berusaha dari OSS,” ujarnya.
Presiden meminta jajaran terkait mulai dari Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota untuk disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden juga menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.
“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat, ini yang akan saya ikuti. Kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar akan meningkat di negara kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meyakinkan para pengusaha dan investor dari dalam maupun luar negeri serta pelaku UMKM maupun pengusaha besar untuk memanfaatkan layanan yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya, agar meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.
“Sekali lagi saya tegaskan, reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah; mendorong lebih banyak wirausahawan baru; mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal; dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” tandas Presiden.
Dalam laporannya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembangunan OSS ini dilakukan sejak Maret 2021. Terdapat 18 Kementerian/Lembaga yang tergabung ke dalam sistem ini.
OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
“Aplikasi ini menghubungkan ada empat. Satu aplikasi ruang lingkupnya yaitu untuk kabupaten/kota, yang kedua aplikasi untuk ruang lingkup provinsi, yang ketiga aplikasi untuk kementerian/lembaga, dan yang keempat itu adalah aplikasi yang ada di pusat, di Kementerian Investasi sebagai terminal yang akan menghubungkan,” ujar Bahlil.
Pada acara peluncuran ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Keuangan tentang Upaya Peningkatan Investasi dan Penerimaan Negara serta Penguatan Kelembagaan. (TGH/UN)
