TANGERANG – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali yang dimulai pada 3 hingga 20 Juli 2021 terlihat pengendara di Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang masih terlihat ramai, Selasa (6/7/2021).
Bahkan, lantaran adanya posko penyekatan oleh petugas gabungan di perbatasan Kota Tangerang – Jakarta Barat tersebut, kemacetan panjang tak terhindarkan.
Polres Metro Tangerang Kota sudah membangun Posko Penyekatan didua titik, pertama dikawasan Jatiuwung. Kemudian kedua ada di kawasan Jalan Daan Mogot, Kecamatan Batuceper.
Dari pantauan di posko penyekatan Batuceper, kemacetan mengular terjadi dari dua arah.
Yakni dari arah Jakarta Barat dan terparah dari arah Kota Tangerang macet panjang hingga lima kilometer panjangnya.
Tak sedikit, pemotor yang ngotot menggunakan nada tinggi ingin menerobos penyekatan yang dilakukan petugas.
“Pak saya mau kerja ini di Kalideres, masa saya harus muter-muter dulu. Lewat sebentar saja pak,” teriak seorang pemotor.
“Surat kerjanya mana, ini PPKM Darurat tolong hormati kebijakan pemerintah ya semuanya,” jawab petugas kepolisian.
Petugas pun tak kalah ngotot dalam menyekat para pengendara, pasalnya, semua kendaraan dari Pekerja non esensial diminta putar balik ke arah Kota Tangerang.
Sementara untuk kendaraan logistik seperti truk, pembawa obat-obatan, tenaga medis, bahan baku, dan lainnya diperbolehkan melintas menuju DKI Jakarta.
“Termasuk kendaraan umum ya itu masuknya transportasi umum yang maksimal isinya 70 persen,” ujar Kasatlantas Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Jamal Alam di lokasi.
Penyekatan dilakukan sejak pagi hingga sore hari masih dilakukan penjagaan ketat dari aparat gabungan. Jamal mengatakan, kepada masyarakat yang bekerja dibidang non-esensial diharapkan dapat di rumah saja.
“Kan masih banyak ini pengendara yang tidak patuh peraturan untuk di rumah saja. Kami terpaksa memutarbalikan mereka. Padahal sudah dikasih tahu jauh-jauh hari,” jelasnya.
Jamal mengatakan, volume kendaraan yang melintas ke arah Jakarta dan sebaliknya masih sama dengan sebelum adanya PPKM darurat ini. Untuk itu, menurutnya seharusnya ada pengawasan mengenai operasional perusahaan non esensial yang masih mempekerjakan karyawan.
“Pemberlakuan non-esensial untuk WFH100 persen harus ada pengawasan ketat. Yang mana tempat-tempat kriteria non-esensial WFH 100 persen itu dilaksanakan apa tidak. Buktinya karyawan tidak berubah tetap masuk, kalau WFH 100 persen berlaku, secara otomatis mengurangi jumlah mobilitas di jalan,” pungkasnya. (KEY)
