Kabarbanten.com- Pemerintah Provinsi Banten sampai saat ini belum memberikan dana bagi hasil (DBH) ke daerah yang berada dinaungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Melihat kondisi seperti ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan yang berasal dari Kota Tangerang, Hasanudin BJ mengatakan, persoalan penyaluran dana bagi hasil daerah merupakan satu dari banyaknya urusan pembangunan yang ditangani Pemprov Banten. Belum adanya realisasi dana bagi hasil tersebut, Bj menyayangkan kinerja BPKAD Pemprov Banten yang terkesan tidak tegas dalam menangani persoalan itu. Padahal, aturannya sudah sangat-sangat jelas.
“Pemkot dan Pemkab se-Banten sudah selesai dengan kewajibannya dengan menyetor pajak ke Pemprov Banten. Gambarannya sederhana saja. Dari pajak yang disetor itu, kira-kira, Pemprov Banten tinggal mengembalikan, apa yang menjadi hak Pemkot dan Pemkab se-Banten,” tambah Hasanudin BJ menyayangkan kinerja BPKAD Pemprov Banten.
Besaran nominal dana bagi hasil itu, kata pria yang akrab disapa BJ, jatuhnya lebih kecil dari pajak yang disetor ke Pemprov Banten. Sebab, daerah hanya membagi saja.
“Bagikan saja. Masa gitu saja, gak bisa,” kata BJ seraya menambahkan, dirinya khawatir, dana bagi hasil tahun 2020 diselewengkan oleh Pemprov Banten karena tidak ada alasan untuk tidak disalurkan kepada Pemkot dan Pemkab.
“Apalagi Mendagri sampe menegur Propinsi Banten tentang DBH, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam penganggaran APBD Provinsi Banten tahun 2020,” tegasnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tangerang tersebut, teringat janji Wahidin Halim (WH) saat kampanye calon Gubernur Banten. Saat itu, tambah BJ, WH pernah mengatakan, dari total 100 persen, besaran setoran pajak kepada Pemprov Banten kira-kira sebesar 60 persen sampai 70 persen berasal dari Tangerang Raya. Namun, dana bagi hasil yang kembali ke Tangerang Raya, jumlahnya sangat kecil. Praktik itu tidak akan terjadi, jika Gubernur Banten nanti berasal dari Tangerang.
“Eh sekarang, pas WH jadi Gubernur Banten, boro-boro lebih gede. Malah tersendat tak tersalurkan hak-hak rakyat Tangerang Raya Bagaimana ini?” kata BJ sembari tersenyum.
BJ menilai sangat wajar, jika kalangan anggota dewan geregetan melihat kinerja anak buah WH di Pemprov Banten. Soalnya, Dana Bagi Hasil itu punya andil besar dalam mendanai pembangunan di kota dan kabupaten. Bahkan, BJ kerap mendengar keluhan sejumlah pejabat, gara-gara DBH tersendat, Pemkot dan Pemkab punya utang terhadap pihak ketiga.
“Pekerjaan sudah selesai, tapi belum bisa terbayarkan. Kalau sudah begini, Pemkab atau Pemkot yang jadi sasaran kekesalan pihak ketiga. Padahal, persoalan sesungguhnya karena Pemprov belum menyalurkan Dana Bagi Hasil,” jelas BJ.(ydh)
