Kabarbanten.com- Lantaran memiliki perencanaan yang lemah saat pandemi Covid-19, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang harus membayar atau menyetor ke salah satu hotel mewah di Kabupaten Bogor karena acara rapat yang diperuntukan bagi kepala dinas, kasie perencanaan hingga staf dinas itu batal.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kota Tangerang untuk membahas Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Tangerang 2020 terjadwal selama dua hari (27-28 Mei 2021).
Berdasarkan informasi yang diperoleh setiap OPD se-Kota Tangerang harus membayar beban biaya ke hotel yang telah ditentukan sebesar Rp 1,1 juta. Padahal rapat yang rencananya dihadiri kepala daerah tersebut batal, sehingga merugikan keuangan negara.
Salah satu praktisi berinisial SM menerangkan, kegiatan rapat itukan batal, sehingga tidak perlu membebani OPD untuk membayar. Apalagi jika dibayarkan menggunakan APBD Kota Tangerang dan dapat dipastikan merugikan keuangan negara.
“Itungan kotornya adalah satu OPD membayar Rp1 juta untuk biaya kamar atau yang lainnya. Dan, acara itu batal pasti akan terjadi temuan karena diduga fiktif,” paparnya, Senin, 28 Juni 2021.
Ia menambahkan, seharusnya acara rapat diluar kota tidak perlu dilakukan karena kondisi Covid-19 sedang melonjak dan Kota Tangerang masih berada di zona orange (saat itu).
“Ini sebuah kelemahan dari pencanaan karena tidak dapat melihat kondisi Covid-19 di Kota Tangerang,” paparnya seraya menambahkan, hal ini bisa menjadi temuan bagi aparat penegak hukum.(ydh)
