sumber: akun twitter Kemenristek/BRIN
Riset dan inovasi adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Sejumlah strategi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan sistem riset dan inovasi nasional. Salah satunya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat.
Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Riset dan Inovasi 2021 mewakili Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ada sejumlah masukan yang dapat menjadi dasar pembahasan pada Rakornas tersebut.
Pertama, perlunya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat agar menjadi fondasi kokoh untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi yang membanggakan Indonesia di masa depan. Hal ini terus dilakukan dengan memperbaiki dan mengintensifkan triple helix riset teknologi dan inovasi melalui kerja sama antar pemangku kepentingan.
Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya dapat memanfaatkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) agar menjadi wahana alih teknologi yang dapat memperkuat kompetensi lembaga riset dan inovasi itu sendiri.
Kedua, melengkapi peraturan dan kebijakan sistem inovasi yang mendukung perbaikan sistem IPTEK Inovasi Nasional, serta mengembangkan regulasi beserta insentif yang sesuai untuk mendorong budaya riset dan inovasi.
“Pemerintah juga berkomitmen melakukan keberpihakan dalam penggunaan produk inovasi dalam negeri, di antaranya melalui pengadaan barang yang diutamakan untuk produk inovasi dalam negeri. Kemudian, operasionalisasi super deduction tax yang bisa mencapai 300 persen bagi perusahaan yang concern terhadap pengembangan riset dan inovasinya,” jelasnya secara virtual di Jakarta, Kamis (28/01/2021).
Ketiga, memperkuat digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan rantai pasok (supply chain) dan logistik melalui perbaikan proses komersialisasi riset dan inovasi. Proses ke arah transformasi digital juga akan menciptakan kekuatan pasar, serta sumber daya alam (SDA) milik Indonesia.
“Pasar digitalisasi saat ini senilai US$40 miliar, dan ini akan naik menjadi US$125 miliar di 2024. Jadi kita punya SDA di hulu, dan ada digitalisasi di hilirnya,” ujarnya.
Pemerintah percaya bahwa produk riset dan inovasi akan mampu mendorong pergerakan perekonomian dan pelaku usaha secara nyata dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Maka, diperlukan komitmen untuk penguatan sistem inovasi nasional. Strategi pengembangan inovasi nasional juga perlu lebih fokus pada inovasi-inovasi yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia dengan negara lainnya, serta dapat mengembangkan generasi penerus yang kreatif dan berjiwa inovator.
“Kita juga bisa memanfaatkan para diaspora, sebagai bagian dan aset dari jaringan global, dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk berkreasi. Hal ini akan menjadi pintu masuk inovasi dari Indonesia ke dalam global supply chain,” tuturnya.
Tak kalah penting juga, pengembangan riset dan inovasi harus bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Pasalnya, Indonesia terletak di daerah rawan bencana, sehingga perlu terus mengembangkan iptek sebagai sistem peringatan dini dan tanggap bencana. Contohnya, Kemenristek telah mengembangkan Indonesia Tsunami Early Warning System.
“Kita juga perlu memetakan dan menyinergikan komunitas sains teknologi inovasi untuk membangun peringatan dan tanggap bencana ini, dengan memperhatikan peta kerawanan bencana,” tambahnya.
Terkait penanganan pandemi COVID-19, sejumlah produk riset dan inovasi telah berhasil dikembangkan oleh anak negeri di antaranya adalah ventilator BPPT35-LEN, GeNose, Uji Antigen Cepad, dan pengembangan Vaksin Merah-Putih (yang akan digunakan untuk vaksinasi nasional di 2022, sehingga mengurangi kebutuhan impor vaksin dari luar negeri).
“Ini membuktikan bahwa semangat dan kerja keras berinovasi tetap bisa dihasilkan di masa pandemi. Komunitas riset dan inovasi harus terus berkontribusi untuk penanganan COVID-19, mulai dari di hulunya yaitu pemetaan genomik virus hingga ke hilir dalam bentuk inovasi baru yang bisa dimanfaatkan langsung di masyarakat untuk upaya 3M dan 3T. Saat ini, yang harus didorong juga yakni ketersediaan (teknologi) terapi plasma konvalesen,” paparnya.
Menko Perekonomian juga menekankan bahwa riset dan inovasi bukan hanya urusan Kemenristek/BRIN saja, tapi upaya bersama dari segenap Bangsa Indonesia.
“Kita perlu bersama-sama membangun budaya inovasi, bangga menggunakan produk dalam negeri, serta bangga sebagai bangsa yang inovatif. Inovasi dan investasi merupakan duet utama yang dapat melepaskan Indonesia dari middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,” pungkasnya.
Turut hadir secara fisik maupun virtual dalam acara yang bertema “Sinergi Program dan Anggaran 2021 untuk Mencapai Target Kinerja 2021” ini antara lain adalah Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkumham Yasonna Laoly, Menpora Zainudin Amali, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)
sumber: akun twitter Kemenristek/BRIN
Riset dan inovasi adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Sejumlah strategi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan sistem riset dan inovasi nasional. Salah satunya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat.
Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Riset dan Inovasi 2021 mewakili Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ada sejumlah masukan yang dapat menjadi dasar pembahasan pada Rakornas tersebut.
Pertama, perlunya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat agar menjadi fondasi kokoh untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi yang membanggakan Indonesia di masa depan. Hal ini terus dilakukan dengan memperbaiki dan mengintensifkan triple helix riset teknologi dan inovasi melalui kerja sama antar pemangku kepentingan.
Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya dapat memanfaatkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) agar menjadi wahana alih teknologi yang dapat memperkuat kompetensi lembaga riset dan inovasi itu sendiri.
Kedua, melengkapi peraturan dan kebijakan sistem inovasi yang mendukung perbaikan sistem IPTEK Inovasi Nasional, serta mengembangkan regulasi beserta insentif yang sesuai untuk mendorong budaya riset dan inovasi.
“Pemerintah juga berkomitmen melakukan keberpihakan dalam penggunaan produk inovasi dalam negeri, di antaranya melalui pengadaan barang yang diutamakan untuk produk inovasi dalam negeri. Kemudian, operasionalisasi super deduction tax yang bisa mencapai 300 persen bagi perusahaan yang concern terhadap pengembangan riset dan inovasinya,” jelasnya secara virtual di Jakarta, Kamis (28/01/2021).
Ketiga, memperkuat digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan rantai pasok (supply chain) dan logistik melalui perbaikan proses komersialisasi riset dan inovasi. Proses ke arah transformasi digital juga akan menciptakan kekuatan pasar, serta sumber daya alam (SDA) milik Indonesia.
“Pasar digitalisasi saat ini senilai US$40 miliar, dan ini akan naik menjadi US$125 miliar di 2024. Jadi kita punya SDA di hulu, dan ada digitalisasi di hilirnya,” ujarnya.
Pemerintah percaya bahwa produk riset dan inovasi akan mampu mendorong pergerakan perekonomian dan pelaku usaha secara nyata dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Maka, diperlukan komitmen untuk penguatan sistem inovasi nasional. Strategi pengembangan inovasi nasional juga perlu lebih fokus pada inovasi-inovasi yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia dengan negara lainnya, serta dapat mengembangkan generasi penerus yang kreatif dan berjiwa inovator.
“Kita juga bisa memanfaatkan para diaspora, sebagai bagian dan aset dari jaringan global, dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk berkreasi. Hal ini akan menjadi pintu masuk inovasi dari Indonesia ke dalam global supply chain,” tuturnya.
Tak kalah penting juga, pengembangan riset dan inovasi harus bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Pasalnya, Indonesia terletak di daerah rawan bencana, sehingga perlu terus mengembangkan iptek sebagai sistem peringatan dini dan tanggap bencana. Contohnya, Kemenristek telah mengembangkan Indonesia Tsunami Early Warning System.
“Kita juga perlu memetakan dan menyinergikan komunitas sains teknologi inovasi untuk membangun peringatan dan tanggap bencana ini, dengan memperhatikan peta kerawanan bencana,” tambahnya.
Terkait penanganan pandemi COVID-19, sejumlah produk riset dan inovasi telah berhasil dikembangkan oleh anak negeri di antaranya adalah ventilator BPPT35-LEN, GeNose, Uji Antigen Cepad, dan pengembangan Vaksin Merah-Putih (yang akan digunakan untuk vaksinasi nasional di 2022, sehingga mengurangi kebutuhan impor vaksin dari luar negeri).
“Ini membuktikan bahwa semangat dan kerja keras berinovasi tetap bisa dihasilkan di masa pandemi. Komunitas riset dan inovasi harus terus berkontribusi untuk penanganan COVID-19, mulai dari di hulunya yaitu pemetaan genomik virus hingga ke hilir dalam bentuk inovasi baru yang bisa dimanfaatkan langsung di masyarakat untuk upaya 3M dan 3T. Saat ini, yang harus didorong juga yakni ketersediaan (teknologi) terapi plasma konvalesen,” paparnya.
Menko Perekonomian juga menekankan bahwa riset dan inovasi bukan hanya urusan Kemenristek/BRIN saja, tapi upaya bersama dari segenap Bangsa Indonesia.
“Kita perlu bersama-sama membangun budaya inovasi, bangga menggunakan produk dalam negeri, serta bangga sebagai bangsa yang inovatif. Inovasi dan investasi merupakan duet utama yang dapat melepaskan Indonesia dari middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,” pungkasnya.
Turut hadir secara fisik maupun virtual dalam acara yang bertema “Sinergi Program dan Anggaran 2021 untuk Mencapai Target Kinerja 2021” ini antara lain adalah Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkumham Yasonna Laoly, Menpora Zainudin Amali, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)
