Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, Rabu (25/11), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Acara penyerahan diselenggarakan Rabu (25/11), di Istana Negara, Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan, kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk itu, dalam upaya merespons pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, pemerintah memfokuskan APBN tahun 2021 pada empat hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.
“Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui, dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih Kembali,” ujar Presiden.
Alokasi di bidang kesehatan, ujar Presiden, masih dalam hal penanganan COVID-19, khususnya pelaksanaan vaksinasi. “Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” ujar Presiden.
Sementara anggaran perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Pada program pemulihan ekonomi, utamanya diarahkan pada dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
“Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Presiden, dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.
“Tentu saja lokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya,” ujarnya. (MAY/SLN/UN)
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, Rabu (25/11), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Acara penyerahan diselenggarakan Rabu (25/11), di Istana Negara, Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan, kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk itu, dalam upaya merespons pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, pemerintah memfokuskan APBN tahun 2021 pada empat hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.
“Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui, dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih Kembali,” ujar Presiden.
Alokasi di bidang kesehatan, ujar Presiden, masih dalam hal penanganan COVID-19, khususnya pelaksanaan vaksinasi. “Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” ujar Presiden.
Sementara anggaran perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Pada program pemulihan ekonomi, utamanya diarahkan pada dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
“Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Presiden, dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.
“Tentu saja lokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya,” ujarnya. (MAY/SLN/UN)
