Pandemi Tak Kurangi Perhatian Pemerintah Terhadap Agenda-Agenda Besar Menuju Indonesia Maju

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan, upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, tidak mengurangi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju. Berbagai agenda penting nasional seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), penyelesaian pembangunan infrastruktur, serta reformasi struktural tetap menjadi agenda utama.

“Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama,” ujar Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021) pagi.

Pandemi COVID-19 juga telah mengajarkan pemerintah untuk mencari titik keseimbangan antara “gas dan rem”, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah juga harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

“Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini,” tambah Presiden.

Kepala Negara menyadari hal tersebut dapat dinilai sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Namun, ditegasnya bahwa upaya tersebut harus dilakukan pemerintah untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

“Itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” jelas Presiden.

Diungkapkan Presiden, seiring dengan kebijakan pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari, pemerintah memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program bantuan sosial yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan. Selain itu, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

“Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional,” pungkasnya.  (TGH/UN)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan, upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, tidak mengurangi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju. Berbagai agenda penting nasional seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), penyelesaian pembangunan infrastruktur, serta reformasi struktural tetap menjadi agenda utama.

“Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama,” ujar Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021) pagi.

Pandemi COVID-19 juga telah mengajarkan pemerintah untuk mencari titik keseimbangan antara “gas dan rem”, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah juga harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

“Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini,” tambah Presiden.

Kepala Negara menyadari hal tersebut dapat dinilai sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Namun, ditegasnya bahwa upaya tersebut harus dilakukan pemerintah untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

“Itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” jelas Presiden.

Diungkapkan Presiden, seiring dengan kebijakan pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari, pemerintah memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program bantuan sosial yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan. Selain itu, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

“Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional,” pungkasnya.  (TGH/UN)