Kabarbanten.com- Lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang membuat Kota Tangerang dihebohkan dengan transaksi prostitusi online. Dimana, dalam jangka waktu sebulan, kota berjuluk Tangerang AYO ini dihebohkan dengan dua kali razia transaksi online.
Melihat peristiwa tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) Kota Tangerang, Jimmi Simanjuntak mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan, memberikan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat.
“Seharusnya pengawasan tentang prostitusi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kecamatan maupun kelurahan, sehingga tindakan atau perbuatan seperti itu bisa diminimalisir,” kata Jimmi, Minggu, 21 Maret 2021.
Jimmi menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang yang dipimpin langsung oleh Arief R Wismansyah bisa menginstruksikan kepada bawahannya seperti Camat dan Lurah agar melakukan razia di apartemen hingga kos-kosan yang diduga menjadi tempat transaksi prostitusi online dari salah satu aplikasi.
“Harus segera diminimalisir. Apalagi prostitusi online itu ada anak yang masih dibawah umur. Baik itu di apartemen di wilayah Neglasari maupun Hotel di kawasan Kecamatan Larangan. Saya juga berharap agar seluruh izinnya juga diperiksa apakah itu hotel, kontrakan, kos-kosan, sehingga tidak terjadi alihfungsi,”paparnya.
Selain mengkritisi soal prostitusi online, LSM TOPAN RI juga menyoroti tentang kasus pagar tembok beton oleh pemilik tanah di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang serta masyarakat Benda yang sampai saat ini tidak punya tempat tinggal karena pembebasan lahan yang belum dibayarkan dan penyerahan bantuan sosial untuk masyarakat Kota Tangerang.
“Kalau memang ada Lurah, Camat, dan kepala Dinas tidak becus kerja, tolong segara diambil tindakan. Sebab, Camat dan Lurah merupakan perwakilan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dikatakan Jimmy, dirinya akan terus mengkritisi Pemerintah Kota Tangerang sebagai bentuk kontrol. “Aku tuh begini, aku tuh ingin agar Kota Tangerang semakin baik, berkembang dan lebih maju,” tuturnya seraya menambahkan, dengan maraknya pemberitaan yang menjadi isu nasional tentunya sangat merugikan masyarakat Kota Tangerang.
“Saya harap Walikota Tangerang mengevaluasi seluruh jajarannya,” jelasnya.(ydh)
