Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto sigap melaksanakan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas dan menghukum tanpa ragu anggota Polri Brigadir NP yang melanggar disiplin dan prosedur tetap dalam pengamanan demo yang rusuh di Tangerang, 13 Oktober 2021 lalu.
Kapolda Banten dengan sigap menginplementasikan perintah Kapolri, dengan memerintahkan jajaran Bidpropam Polda Banten segera melakukan pemeriksaan pada Brigadir NP. Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, kasus tersebut telah dilakukan sidang disiplin terhadap Brigadir NP yang dipimpin langsung oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) berwenang penuh yakni Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro.
Dalam keterangan pers oleh Kabidhumas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga, terhadap Brigadir NP dijatuhi hukuman disiplin paling berat dan berlapis,
mulai dari penahanan selama 21 hari, demosi jabatan, hingga teguran terulis yang pasti berdampak pada penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan tidak dapat mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Penindakan tegas yang dilakukan Kapolda Banten melalui proses cepat dan transparan di Bidpropam Polda Banten yang kemudian segera dapat disidangkan dalam sidang disiplin merupakan langkah yang tepat karena dengan respon yang cepat dan tegas maka keraguan serta kekecewaan masyarakat atas tindak arogansi dan kekerasan aparat polisi pada warga dapat ditekan.
Pada sisi lain, IPW melihat sikap responsif Kapolda Banten menemui dan meminta maaf pada korban dan keluarga korban segera sesaat terjadinya insiden smackdown Brigdir NP adalah penerapan program Presisi. Kemampuan prediksi dan sikap responsif dapat mencegah dan mengatasi efek bola salju kekecewaan korban dan masyarakat.
Apa yang dilakukan oleh Kapolda Banten tersebut, diharapkan dapat dijadikan contoh Kepala Satuan Wilayah lain terhadap kasus pelanggaran oleh anggota Polri dalam melakukan penanganan aksi demo secara berlebihan yang melukai masyarakat. Disamping, menerapkan Polri Presisi yang diimplementasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui surat telegram nomor ST/2162/X/HUK2.9/2021 dengan memberikan perintah langsung ke kepala satuan wilayah.
Karena, Kapolri Listyo Sigit menyadari bahwa dirinya sebagai anggota Polri harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi disiplin dan kode etik profesi Polri. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri harus ditindak untuk menjaga harkat dan martabat institusi Polri.
Hal ini sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mana setiap anggota Polri harus setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, menjaga dan meningkat citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.
Kode etik inilah yang harus dipegang oleh setiap anggota Polri dan ditegakkan oleh siapapun yang memimpin Polri.
Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto sigap melaksanakan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas dan menghukum tanpa ragu anggota Polri Brigadir NP yang melanggar disiplin dan prosedur tetap dalam pengamanan demo yang rusuh di Tangerang, 13 Oktober 2021 lalu.
Kapolda Banten dengan sigap menginplementasikan perintah Kapolri, dengan memerintahkan jajaran Bidpropam Polda Banten segera melakukan pemeriksaan pada Brigadir NP. Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, kasus tersebut telah dilakukan sidang disiplin terhadap Brigadir NP yang dipimpin langsung oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) berwenang penuh yakni Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro.
Dalam keterangan pers oleh Kabidhumas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga, terhadap Brigadir NP dijatuhi hukuman disiplin paling berat dan berlapis,
mulai dari penahanan selama 21 hari, demosi jabatan, hingga teguran terulis yang pasti berdampak pada penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan tidak dapat mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Penindakan tegas yang dilakukan Kapolda Banten melalui proses cepat dan transparan di Bidpropam Polda Banten yang kemudian segera dapat disidangkan dalam sidang disiplin merupakan langkah yang tepat karena dengan respon yang cepat dan tegas maka keraguan serta kekecewaan masyarakat atas tindak arogansi dan kekerasan aparat polisi pada warga dapat ditekan.
Pada sisi lain, IPW melihat sikap responsif Kapolda Banten menemui dan meminta maaf pada korban dan keluarga korban segera sesaat terjadinya insiden smackdown Brigdir NP adalah penerapan program Presisi. Kemampuan prediksi dan sikap responsif dapat mencegah dan mengatasi efek bola salju kekecewaan korban dan masyarakat.
Apa yang dilakukan oleh Kapolda Banten tersebut, diharapkan dapat dijadikan contoh Kepala Satuan Wilayah lain terhadap kasus pelanggaran oleh anggota Polri dalam melakukan penanganan aksi demo secara berlebihan yang melukai masyarakat. Disamping, menerapkan Polri Presisi yang diimplementasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui surat telegram nomor ST/2162/X/HUK2.9/2021 dengan memberikan perintah langsung ke kepala satuan wilayah.
Karena, Kapolri Listyo Sigit menyadari bahwa dirinya sebagai anggota Polri harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi disiplin dan kode etik profesi Polri. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri harus ditindak untuk menjaga harkat dan martabat institusi Polri.
Hal ini sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mana setiap anggota Polri harus setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, menjaga dan meningkat citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.
Kode etik inilah yang harus dipegang oleh setiap anggota Polri dan ditegakkan oleh siapapun yang memimpin Polri.
