TANGERANG — Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah sekadar soal perempuan. Menurutnya, ini adalah tentang memastikan seluruh kelompok masyarakat —termasuk laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas— agar mendapatkan manfaat yang setara dari setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Asep juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan analisis implementasi Penganggaran Responsif Gender (PUG) yang jelas. Analisis ini nantinya akan diterjemahkan dalam dokumen rekomendasi yang bisa dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan, program kegiatan, dan anggaran yang lebih berpihak kepada semua lapisan masyarakat.
“Perencanaan yang ada di kelurahan dan desa harus sejalan dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang,” ungkap Asep, mengingatkan pentingnya keselarasan antara perencanaan di level lokal dan kebijakan pembangunan daerah.
Bimtek ini diikuti oleh operator perencanaan dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Tangerang. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan mengakomodir kebutuhan setiap gender dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu gender, diharapkan setiap kebijakan yang diterbitkan tidak hanya bermanfaat bagi sebagian pihak, tetapi mewakili seluruh kelompok masyarakat.
Kegiatan Bimtek ini juga melibatkan narasumber berkompeten, di antaranya Dermawan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Novi Dwi Remi Asih dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten (DP3AKKB). Kedua narasumber tersebut memberikan wawasan penting mengenai strategi untuk menciptakan kebijakan yang responsif gender, yang tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyentuh seluruh sektor masyarakat.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan di Kabupaten Tangerang. Pendekatan berbasis gender ini bukan hanya untuk kepentingan perempuan, tetapi untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil dalam segala aspek kehidupan.
Kegiatan Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang digelar oleh DPPPA Kabupaten Tangerang menjadi langkah penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan manfaat yang setara dari program-program pembangunan.
Melalui program ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Tangerang dapat menjadi contoh dalam penerapan kebijakan responsif gender, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh warganya.
(Diskominfo Kabupaten Tangerang/Fn)
