Presiden Joko Widodo membuka Sidang ke-8 Pertemuan Ketua Parlemen G20 atau The 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Presiden menilai bahwa penyelenggaraan pertemuan P20 menambah optimisme baru bagi setiap negara untuk bekerja bersama dan berkolaborasi menghadapi tantangan dunia.
“Di tengah tantangan yang berat yang dihadapi oleh semua negara sekarang ini, penyelenggaraan Summit P20 menambah optimisme baru bahwa kekuatan masing-masing negara bekerja bersama dan antarnegara saling belajar dan berkolaborasi,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara yang dihadiri oleh seluruh Ketua Parlemen Negara G20.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan yang berat, dimulai dengan pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, konflik geopolitik dunia, hingga ancaman krisis energi, pangan, dan keuangan.
“Ada negara yang mampu bertahan dan memiliki resiliensi yang tinggi, tapi banyak juga negara yang terancam menjadi negara gagal yang berdampak kepada jutaan warganya, serta memperlebar ketidakseimbangan ekonomi global,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa kerja sama antarnegara merupakan jalan efektif untuk untuk mengatasi tantangan global tersebut.
“Multilateralisme merupakan jalan yang paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama. Tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak anggota parlemen global yang tergabung dalam P20 untuk menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, karena P20 merupakan representasi suara masyarakat di seluruh dunia.
“Parlemen G20 adalah representasi suara rakyat—rakyat global—yang dipilih dan dipercaya rakyat, yang menjaring dan menyuarakan suara rakyat, dan sekaligus mengajak rakyat bekerja bersama dalam menghadapi tantangan yang sangat berat ini,” tambahnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh Ketua Lembaga Tinggi Negara RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(rls)
