Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (20/04/2021), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/04/2021). Sidang Paripurna kali ini membahas mengenai Strategi Besar atau Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 – 2025.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian DEN dalam keterangan pers usai menghadiri pertemuan tersebut.
“Baru saja kita melaksanakan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Kami dari DEN menyampaikan beberapa isu terkait antara lain mengenai strategi energi nasional kita, kemudian juga rancangan Peraturan Presiden mengenai Cadangan Penyangga Energi, serta rencana strategis, rencana kerja dari Dewan Energi Nasional untuk tahun 2021- 2025,” ujarnya.
Menteri ESDM mengungkapkan, penyusunan GSEN, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atas masukan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Harus dilakukan penyesuaian lagi antara RUEN yang lama dengan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada [Grand] Strategi Energi Nasional yang kita susun, agar ini bisa dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya.
Strategi besar tersebut, terang Arifin, disusun untuk menjawab isu terkait meningkatnya permintaan energi jangka panjang serta terbatasnya pasokan sumber daya dari dalam negeri.
“Kemudian juga, masih adanya kita impor BBM dan elpiji, yang mana memang di dalam strategi energi nasional ini, kita rencanakan di tahun 2030 itu kita tidak lagi mengimpor BBM dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor elpiji,” terangnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Agung)
Menteri ESDM menambahkan, Indonesia juga perlu mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai target pengurangan emisi sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.
“Saat ini pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan kita baru mencapai 10,5 gigawatt. Diharapkan ini akan meningkat di tahun 2025 sesuai dengan target capaian 23 persen, menjadi 24 ribu megawatt,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2035, imbuh Menteri ESDM, ditargetkan pemanfaatan pembangkit listrik EBT dapat mencapai 38 ribu megawatt atau 38 gigawatt.
“Deponya nanti kita upayakan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya hari ke hari makin ekonomis,” imbuhnya.
Lebih lanjut, diungkapkan Menteri ESDM, dalam pertemuan Presiden Jokowi meminta agar DEN memanfaatkan momentum pandemi untuk beralih ke ekonomi hijau yang ramah terhadap lingkungan.
“Arahan dari Bapak Presiden, diharapkan bahwa kita DEN, dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini, untuk bisa kita masuk ke arah green economy. Semua negara-negara maju sudah menuju ke arah green economy, dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan,” ungkapnya. Diharapkan juga agar strategi yang disusun berorientasi ke depan dan harus diimplementasikan secara konsisten.
Dalam keterangan persnya, Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat program hilirisasi dari produk-produk batu bara. Kemudian juga akan segera menyelesaikan infrastruktur terkait dengan gas dan listrik.
“Untuk listrik ini sangat penting, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Dengan 100 persen elektrifikasi ini diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar Program BBM satu harga dapat dinikmati dan juga membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Program BBM Satu Harga ini ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut,” pungkasnya. (FID/UN)
Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (20/04/2021), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/04/2021). Sidang Paripurna kali ini membahas mengenai Strategi Besar atau Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 – 2025.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian DEN dalam keterangan pers usai menghadiri pertemuan tersebut.
“Baru saja kita melaksanakan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Kami dari DEN menyampaikan beberapa isu terkait antara lain mengenai strategi energi nasional kita, kemudian juga rancangan Peraturan Presiden mengenai Cadangan Penyangga Energi, serta rencana strategis, rencana kerja dari Dewan Energi Nasional untuk tahun 2021- 2025,” ujarnya.
Menteri ESDM mengungkapkan, penyusunan GSEN, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atas masukan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Harus dilakukan penyesuaian lagi antara RUEN yang lama dengan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada [Grand] Strategi Energi Nasional yang kita susun, agar ini bisa dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya.
Strategi besar tersebut, terang Arifin, disusun untuk menjawab isu terkait meningkatnya permintaan energi jangka panjang serta terbatasnya pasokan sumber daya dari dalam negeri.
“Kemudian juga, masih adanya kita impor BBM dan elpiji, yang mana memang di dalam strategi energi nasional ini, kita rencanakan di tahun 2030 itu kita tidak lagi mengimpor BBM dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor elpiji,” terangnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Agung)
Menteri ESDM menambahkan, Indonesia juga perlu mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai target pengurangan emisi sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.
“Saat ini pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan kita baru mencapai 10,5 gigawatt. Diharapkan ini akan meningkat di tahun 2025 sesuai dengan target capaian 23 persen, menjadi 24 ribu megawatt,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2035, imbuh Menteri ESDM, ditargetkan pemanfaatan pembangkit listrik EBT dapat mencapai 38 ribu megawatt atau 38 gigawatt.
“Deponya nanti kita upayakan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya hari ke hari makin ekonomis,” imbuhnya.
Lebih lanjut, diungkapkan Menteri ESDM, dalam pertemuan Presiden Jokowi meminta agar DEN memanfaatkan momentum pandemi untuk beralih ke ekonomi hijau yang ramah terhadap lingkungan.
“Arahan dari Bapak Presiden, diharapkan bahwa kita DEN, dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini, untuk bisa kita masuk ke arah green economy. Semua negara-negara maju sudah menuju ke arah green economy, dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan,” ungkapnya. Diharapkan juga agar strategi yang disusun berorientasi ke depan dan harus diimplementasikan secara konsisten.
Dalam keterangan persnya, Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat program hilirisasi dari produk-produk batu bara. Kemudian juga akan segera menyelesaikan infrastruktur terkait dengan gas dan listrik.
“Untuk listrik ini sangat penting, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Dengan 100 persen elektrifikasi ini diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar Program BBM satu harga dapat dinikmati dan juga membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Program BBM Satu Harga ini ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut,” pungkasnya. (FID/UN)
