Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas melalui konferensi video mengenai Penanganan Bencana di NTT dan NTB, Selasa (06/04/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Pemerintah akan memberikan bantuan Rp10-50 juta untuk perbaikan rumah masyakarat terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Bencana di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), secara virtual, Selasa (06/04/2021).
“Sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Bapak Presiden, BNPB itu akan membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk rusak berat adalah Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan adalah Rp10 juta,” ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya kerumunan di tempat pengungsian, ungkap Kepala BNPB, pihaknya juga akan mengupayakan pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada para pengungsi.
”Kami akan upayakan pengungsi-pengungsi ini bisa semaksimal mungkin untuk menyewa rumah keluarga mereka dengan cara memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada setiap keluarga, setelah pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat pengungsian,” ujarnya.
Terkait penanganan di lapangan, Doni menilai upaya yang dilakukan berjalan dengan cukup bagus dengan melibatkan tidak hanya unsur pemerintah, TNI, Polri, tetapi juga para relawan.
“Secara umum, penanganan di lapangan cukup bagus. Kerja sama antara TNI, Polri, membantu pemerintah daerah berjalan sangat maksimal, termasuk juga relawan lokal dan mungkin hari ini atau besok sudah datang lagi sejumlah relawan dari beberapa daerah,” ujarnya.
Dalam rangka mempercepat penyaluran logistik bagi masyarakat di daerah terdampak, ungkap Kepala BNPB, pihaknya telah mengerahkan sejumlah helikopter untuk menyalurkan bantuan logistik dan keperluan lainnya.
“Pagi ini sudah tiba dua unit dan mungkin sebentar lagi akan tiba di Kupang. Kemudian dua unit lagi akan menyusul. Heli-heli ini akan digunakan di Lembata, di Larantuka, dan Adonara, serta nantinya untuk membantu mobilisasi logistik dari Kupang ke Malaka, termasuk ke Alor,” ujarnya.
Doni menambahkan, untuk membantu distribusi logistik ke daerah Alor, Lembata, dan juga wilayah lain, pihaknya juga akan menyiagakan satu pesawat kargo di Kupang.
Selain itu, BNPB bersama tim gabungan dari Kementerian Sosial, TNI, dan Polri juga telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik di wilayah terdampak untuk menyalurkan pasokan logistik kepada para pengungsi.
Untuk penanganan kesehatan, Doni memaparkan, fasilitas kesehatan telah tersedia di hampir semua tempat meskipun dengan tenaga medis yang masih terbatas. Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan koordinasi untuk mendatangkan sejumlah dokter dari beberapa provinsi, seperti dari Sulawesi Selatan dan Jawa timur.
“Kemudian obat-obatan sementara masih terpenuhi, kecuali alat-alat untuk merawat pasien patah tulang, ini yang masih kurang. Dan kami sudah berkoordinasi untuk segera didatangkan dari Jakarta, dan dari Surabaya, serta dari Makassar,” kata Doni.
Selain itu, BNPB bekerja sama dengan Kemenkes juga menyalurkan alat rapid test antigen ke seluruh daerah agar bisa melakukan penapisan COVID-19 bagi warga serta tim penanganan bencana yang datang, termasuk dari jajaran TNI, Polri, dan juga para relawan. (DND/UN)
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas melalui konferensi video mengenai Penanganan Bencana di NTT dan NTB, Selasa (06/04/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Pemerintah akan memberikan bantuan Rp10-50 juta untuk perbaikan rumah masyakarat terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Bencana di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), secara virtual, Selasa (06/04/2021).
“Sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Bapak Presiden, BNPB itu akan membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk rusak berat adalah Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan adalah Rp10 juta,” ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya kerumunan di tempat pengungsian, ungkap Kepala BNPB, pihaknya juga akan mengupayakan pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada para pengungsi.
”Kami akan upayakan pengungsi-pengungsi ini bisa semaksimal mungkin untuk menyewa rumah keluarga mereka dengan cara memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada setiap keluarga, setelah pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat pengungsian,” ujarnya.
Terkait penanganan di lapangan, Doni menilai upaya yang dilakukan berjalan dengan cukup bagus dengan melibatkan tidak hanya unsur pemerintah, TNI, Polri, tetapi juga para relawan.
“Secara umum, penanganan di lapangan cukup bagus. Kerja sama antara TNI, Polri, membantu pemerintah daerah berjalan sangat maksimal, termasuk juga relawan lokal dan mungkin hari ini atau besok sudah datang lagi sejumlah relawan dari beberapa daerah,” ujarnya.
Dalam rangka mempercepat penyaluran logistik bagi masyarakat di daerah terdampak, ungkap Kepala BNPB, pihaknya telah mengerahkan sejumlah helikopter untuk menyalurkan bantuan logistik dan keperluan lainnya.
“Pagi ini sudah tiba dua unit dan mungkin sebentar lagi akan tiba di Kupang. Kemudian dua unit lagi akan menyusul. Heli-heli ini akan digunakan di Lembata, di Larantuka, dan Adonara, serta nantinya untuk membantu mobilisasi logistik dari Kupang ke Malaka, termasuk ke Alor,” ujarnya.
Doni menambahkan, untuk membantu distribusi logistik ke daerah Alor, Lembata, dan juga wilayah lain, pihaknya juga akan menyiagakan satu pesawat kargo di Kupang.
Selain itu, BNPB bersama tim gabungan dari Kementerian Sosial, TNI, dan Polri juga telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik di wilayah terdampak untuk menyalurkan pasokan logistik kepada para pengungsi.
Untuk penanganan kesehatan, Doni memaparkan, fasilitas kesehatan telah tersedia di hampir semua tempat meskipun dengan tenaga medis yang masih terbatas. Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan koordinasi untuk mendatangkan sejumlah dokter dari beberapa provinsi, seperti dari Sulawesi Selatan dan Jawa timur.
“Kemudian obat-obatan sementara masih terpenuhi, kecuali alat-alat untuk merawat pasien patah tulang, ini yang masih kurang. Dan kami sudah berkoordinasi untuk segera didatangkan dari Jakarta, dan dari Surabaya, serta dari Makassar,” kata Doni.
Selain itu, BNPB bekerja sama dengan Kemenkes juga menyalurkan alat rapid test antigen ke seluruh daerah agar bisa melakukan penapisan COVID-19 bagi warga serta tim penanganan bencana yang datang, termasuk dari jajaran TNI, Polri, dan juga para relawan. (DND/UN)
