Suasana Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu di Provinsi Maluku, Senin (29/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Pemerintah akan mengembangkan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu “Ambon New Port” di Maluku. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/03/2021).
“Arahan Presiden, kita akan melakukan pembangunan solicited. Artinya, pemerintah akan memulai membebaskan tanah 200 hektare dan mempersiapkan infrastruktur dasar, setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU [Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha], kerja sama antara pemerintah dengan swasta,” ujarnya.
Menhub menyampaikan, kawasan Indonesia timur, termasuk Maluku memiliki potensi besar sebagai lumbung ikan nasional. Namun, hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum terintegrasinya pelabuhan dengan kawasan industri.
“Dalam laporan Menteri KP [Kelautan dan Perikanan] banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif. Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu [terintegrasi] bersama dengan kawasan industri,’ ujarnya.
Menhub mengungkapkan pembangunan Ambon New Port ini ditargetkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Di masa transisi tersebut juga akan diupayakan untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan yang sudah ada saat ini.
“Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memfungsikan dua pelabuhan yang ada di Ambon, satu adalah Pelabuhan Yos Sudarso, yang kedua adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara yang juga belum optimal,” ujarnya.
Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Terkait rencana pengembangan Ambon New Port, papar Budi Karya, Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk bersinergi dalam mempersiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan industri perikanan ini.
“Presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan, dan kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan suatu konsultasi kepada kami,” terangnya.
Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Menhub mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema KPBU.
Pembangunan pelabuhan ini mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi yang memiliki terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (tempat pelelangan dan pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan powerplant, dengan panjang total dermaga 1.000 m (ultimate).
Pembangunan pelabuhan baru di Ambon sangat diperlukan mengingat lokasi Pelabuhan Ambon saat ini berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman dan fasilitas umum perkotaan lainnya, sehingga sulit dikembangkan karena area lahan yang terbatas.
Selain itu, sejumlah kondisi lainnya yang menjadi potensi permasalahan yaitu pelabuhan kargo dan peti kemas yang ada saat ini akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun, Teluk Ambon sebagai akses pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat, serta pelabuhan perikanan yang telah mencapai kapasitas maksimum. (FID/UN)
Suasana Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu di Provinsi Maluku, Senin (29/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Pemerintah akan mengembangkan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu “Ambon New Port” di Maluku. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/03/2021).
“Arahan Presiden, kita akan melakukan pembangunan solicited. Artinya, pemerintah akan memulai membebaskan tanah 200 hektare dan mempersiapkan infrastruktur dasar, setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU [Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha], kerja sama antara pemerintah dengan swasta,” ujarnya.
Menhub menyampaikan, kawasan Indonesia timur, termasuk Maluku memiliki potensi besar sebagai lumbung ikan nasional. Namun, hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum terintegrasinya pelabuhan dengan kawasan industri.
“Dalam laporan Menteri KP [Kelautan dan Perikanan] banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif. Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu [terintegrasi] bersama dengan kawasan industri,’ ujarnya.
Menhub mengungkapkan pembangunan Ambon New Port ini ditargetkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Di masa transisi tersebut juga akan diupayakan untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan yang sudah ada saat ini.
“Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memfungsikan dua pelabuhan yang ada di Ambon, satu adalah Pelabuhan Yos Sudarso, yang kedua adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara yang juga belum optimal,” ujarnya.
Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Terkait rencana pengembangan Ambon New Port, papar Budi Karya, Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk bersinergi dalam mempersiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan industri perikanan ini.
“Presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan, dan kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan suatu konsultasi kepada kami,” terangnya.
Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Menhub mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema KPBU.
Pembangunan pelabuhan ini mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi yang memiliki terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (tempat pelelangan dan pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan powerplant, dengan panjang total dermaga 1.000 m (ultimate).
Pembangunan pelabuhan baru di Ambon sangat diperlukan mengingat lokasi Pelabuhan Ambon saat ini berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman dan fasilitas umum perkotaan lainnya, sehingga sulit dikembangkan karena area lahan yang terbatas.
Selain itu, sejumlah kondisi lainnya yang menjadi potensi permasalahan yaitu pelabuhan kargo dan peti kemas yang ada saat ini akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun, Teluk Ambon sebagai akses pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat, serta pelabuhan perikanan yang telah mencapai kapasitas maksimum. (FID/UN)
