Presiden Jokowi: Perdagangan Digital Harus Dorong Pengembangan UMKM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perdagangan digital harus diarahkan untuk dapat  memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021).

“Perdagangan digital harus mendorong pengembangan UMKM kita. Ini manfaatnya sudah kita lihat, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global. Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita,” ujarnya.

Presiden menilai terdapat banyak potensi UMKM yang dapat diangkat dan diberikan peluang bahkan hingga mampu mengekspor produknya.

Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik sekarang bisa, usahanya rumah tangga, bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil tapi ini kalau kita detail dan bekerja keras untuk mereka, ini juga bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Namun, untuk mengembangkan UMKM tersebut, imbuh Presiden, diperlukan upaya untuk memperbaiki produk dari sisi kemasan dan merek, mendorong untuk berorientasi ekspor, hingga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut.

“Biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” ujarnya.

Lebih jauh Presiden mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan.

“Sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, “membunuh” UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.

Kelola Perdagangan Digital dengan Baik
Di hadapan seluruh peserta Rakernas yang hadir secara tatap muka dan juga virtual, Presiden juga meminta agar perdagangan digital dikembangkan dan dikelola dengan baik.

“Perdagangan digital adalah sebuah keharusan dan harus dikembangkan, harus dikelola sebaik-baiknya,” tegasnya.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Presiden, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.

“Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil,” tegasnya.

Perdagangan digital yang dilakukan, imbuh Presiden, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga.

“Saya senang impor turun. Tetapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku, yang turun itu di barang-barang konsumsi. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak menyukai kebijakan proteksionisme karena hal tersebut justru merugikan.

“Sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak,” tandasnya.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ini mengambil tema “Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Utama Pemulihan Ekonomi Nasional”. Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar WTO, Atase Perdagangan/Perwakilan Perdagangan di luar negeri, dinas perdagangan provinsi dan kota/kabupaten, hingga asosiasi pelaku usaha yang hadir secara virtual.

Turut hadir secara langsung mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/UN)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perdagangan digital harus diarahkan untuk dapat  memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021).

“Perdagangan digital harus mendorong pengembangan UMKM kita. Ini manfaatnya sudah kita lihat, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global. Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita,” ujarnya.

Presiden menilai terdapat banyak potensi UMKM yang dapat diangkat dan diberikan peluang bahkan hingga mampu mengekspor produknya.

Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik sekarang bisa, usahanya rumah tangga, bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil tapi ini kalau kita detail dan bekerja keras untuk mereka, ini juga bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Namun, untuk mengembangkan UMKM tersebut, imbuh Presiden, diperlukan upaya untuk memperbaiki produk dari sisi kemasan dan merek, mendorong untuk berorientasi ekspor, hingga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut.

“Biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” ujarnya.

Lebih jauh Presiden mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan.

“Sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, “membunuh” UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.

Kelola Perdagangan Digital dengan Baik
Di hadapan seluruh peserta Rakernas yang hadir secara tatap muka dan juga virtual, Presiden juga meminta agar perdagangan digital dikembangkan dan dikelola dengan baik.

“Perdagangan digital adalah sebuah keharusan dan harus dikembangkan, harus dikelola sebaik-baiknya,” tegasnya.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Presiden, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.

“Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil,” tegasnya.

Perdagangan digital yang dilakukan, imbuh Presiden, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga.

“Saya senang impor turun. Tetapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku, yang turun itu di barang-barang konsumsi. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak menyukai kebijakan proteksionisme karena hal tersebut justru merugikan.

“Sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak,” tandasnya.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ini mengambil tema “Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Utama Pemulihan Ekonomi Nasional”. Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar WTO, Atase Perdagangan/Perwakilan Perdagangan di luar negeri, dinas perdagangan provinsi dan kota/kabupaten, hingga asosiasi pelaku usaha yang hadir secara virtual.

Turut hadir secara langsung mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/UN)